But, Seriously…

Daily Diets of an Ephemeral Cultural Stalker

Pelajaran Kebangsaan Baru

leave a comment »

#arsip Ada masanya, saya mengkliping (dengan secara fisik menggunting koran dan menyimpannya) tulisan-tulisan saya yang dimuat di media massa. Sekarang, entah di mana kliping-kliping itu. Awal saya menulis di media massa, kebanyakan membahas soal-soal kebudayaan dengan fokus masalah Negara-Bangsa, dan politik Islam, atau mengulas buku-buku sastra dan kebudayaan secara umum. Ini salah satunya, tulisan tahun 1997, saya lupa dimuat di mana. Waktu itu, terasa ada yang sedang mematang, seperti akan terjadi sesuatu yang besar, di Indonesia. Kekuasaan sudah busuk, semua terasa sedang was-was menunggu entah apa. Sekarang, kita tahu apa yang terjadi kemudian. 

 

Eep Saefullah, dalam acara buka puasa Lembaga Studi Ilmu Sosial 18 Januari 1997, mengungkapkan beberapa pendekatan dalam menyikapi kasus-kasus kerusuhan baru-baru itu. Eep memisalkan kasus-kasus tersebut sebagai “bom waktu” – dan ada dua sikap terhadap “bom waktu” itu: yang pertama – yang lebih populer dalam sikap-sikap resmi Pemerintah dan ekspos media massa – adalah mencari siapa “penyulut bom” tersebut; yang kedua, mencari penyebab adanya “bom” itu dan siapa (atau apa) pembuatnya.

Menurut Eep, sikap kedua lebih penting dilakukan. “Sang penyulut” hanyalah meledakkan “bom” yang telah tersedia belaka. Sementara pertanyaan utamanya adalah: mengapa Indonesia menjadi lahan yang begitu subur bagi “bom-bom waktu” tersebut?

Jika sikap kedua diambil, masih menurut Eep, maka ada dua penjelasan yang mungkin dikemukakan: penjelasan teologis dan penjelasan ekonomi-politik. Penjelasan teologis beranggapan bahwa terdapat unsur-unsur yang potensial radikal dalam doktrin dan sistem keimanan agama yang tersangkut kerusuhan. Eep mencontohkan penelitian oleh Kompas tentang “agama protes” di Pesisir Timur Jawa untuk penjelasan pertama. Sedang penjelasan kedua – yang menjadi pilihan Eep – beranggapan bahwa soalnya terletak pada masalah struktural.

 

Keberbedaan, identitas

Yang masih luput dibicarakan adalah penjelasan problem identitas. Barangkali tak ada hubungan langsung antara amuk massa di Situbondo, Tasik dan Kalimantan dengan problem identitas. Tapi sentimen (krisis) identitas – dibahasakan atau tidak – sesungguhnya lebih mudah kita temui dalam keseharian kita. Bahkan seringkali penjelasan identitas menjadi penjelasan common sense dalam “analisa warung kopi” tentang berbagai gejala ketegangan sosial di sekitar kita (misalnya pengaitan kerusuhan dengan isu Kristenisasi; atau kebencian terhadap etnis Cina). Karena itulah – karena ia ‘sekedar’ sebuah “analisa warung kopi”, mungkin, problem identitas menjadi penjelasan yang kalah pamor dibanding penjelasan lain. (Agaknya yang paling aman adalah tidak menggunakan/memaksakan suatu pendekatan tunggal)

Tapi problem identitas lah benang merah yang membuat kerusuhan di Situbondo, Tasik dan Kalimantan relatif unik dibanding kerusuhan 27 Juli: jika pada kerusuhan 27 Juli alasan yang dikemukakan oleh para pelaku kerusuhan adalah politik, pada tiga kerusuhan di daerah tersebut terangkat alasan yang berbeda. Di Situbondo dan Tasik: pelecehan agama (di Tasik, tidak langsung menyangkut pelecehan agama – tapi penganiayaan aparat polisi/Negara terhadap “aparat” agama). Di Kalimantan: konflik etnis, antara Dayak dan Madura. Kerusuhan di Timor Timur beberapa waktu lalu juga mengangkat soal (pelecehan) agama.

“Agama” dan “etnis”, adalah kata yang merujuk pada keberbedaan yang primordial. Kenyataan bahwa perbedaan tersebut bisa meletupkan kekerasan massal menunjukkan bahwa sekedar retorika anti-primordialisme saja tidak cukup. “Primordialisme” telah menjadi kata yang bersifat rapalan, sedemikian rupa, sehingga bobot persoalannya menjadi diremehkan dan dientengkan. Seolah, seseorang (atau suatu masyarakat) dengan pilihan terhadap modernitas akan dengan mudah meninggalkan kenyataan-kenyataan primordialnya.

Kenyataan primordial adalah sesuatu yang menghujam dalam pada diri seseorang. Kenyataan primordial adalah sebuah rujukan akan keberbedaan yang mendasar. Ketika nasionalisme – sebagai representasi proyek modernisme – datang, ia ingin menggusur keberbedaan itu, menggusur segala yang dinisbatkan sebagai “alam dan warisan tradisional”, dan menggantikannya dengan sebuah “alam” baru, entitas baru. Nasionalisme menginginkan keberbedaan primordial jadi tak relevan – loyalitas seseorang terhadap bangsa dan negara lah yang penting.

Apakah “bangsa”? Sebuah imagined community, “komunitas yang dibayangkan” (Anderson, 1983). Apakah “Negara”? Organisasi yang menaungi dan mengkoordinasi imagined community tersebut.

Cara nasionalisme menangani keberbedaan primordial mengalami evolusi. Pada mulanya keberbedaan ditangani dengan menyodokkan sikap yang secara naif memandang nasionalitas sebagai sebuah entitas yang bulat, sebuah gestalt, yang utuh dan tanpa kompromi mensubordinasi kenyataan-kenyataan primordial. Itulah nasionalisme-nya Mohammad Yamin dan Soepomo (dengan model negara integral-nya). Nasionalisme macam itu masih populer – tentu dengan berbagai adaptasi dan modifikasi agar tetap up to date (paling tidak secara retoris).

Penanganan keberbedaan yang kedua menghadirkan nasionalisme yang lebih halus dan apresiatif terhadap keberbedaan primordial. Pendekatan itu relatif belum melembaga di Indonesia, walau mulai populer setelah sekian lama hanya dikenal di kalangan budayawan dan ilmuwan sosial saja. Pendekatan itu sering diistilahkan sebagai multikulturalisme.

Sayangnya, multikulturalisme belum bisa keluar dari perangkap gestalt. Ia dibangun berdasarkan asumsi adanya sebuah budaya pusat. Seperti kata James Donald dan Ali Rattansi: dalam praktek, multikulturalisme gagal mengenali hirarki kekuasaan dan legitimasi sehubungan dengan keberbedaan yang masih terus berlanjut; multikulturalisme mendefinisikan budaya lain (yang bukan pusat atau bukan ”budaya nasional”) dengan oposisi A : bukan-A, ketimbang pembedaan A : B, A : C, atau A : n …(Donald & Rattansi, 1992). “Bukan-A” adalah berarti – dalam praktek – adalah subordinat, perlu “disesuaikan”, “dididik” dan “dibina”.

Pandangan gestalt memerangkap karena ia luput menangkap kenyataan partikular. Individu, dengan segala kenyataan primordial dan non-primordial yang melekat dalam dirinya, adalah kenyataan partikular. Nasionalisme membawa orang-orang Madura ke Kalimantan. Di sana, atas nama Nasionalisme gestalt, orang Dayak dan orang Madura dituntut untuk meniadakan sentimen kesukuan. Tapi ketika terhampar masalah kongkret berupa jurang sosial-ekonomi, seorang Dayak awam – hampir secara instingtif – menengok kepada sesuatu yang ia rasa bagian dari dirinya sejak lahir: ke-“Dayak”-annya. (Barangsiapa beranggapan sentimen etnis, dan agama, sebagai “warisan lampau”, cobalah lihat bahwa massa yang terbakar di Situbondo, Tasik dan Kalimantan adalah kebanyakan kaum muda…)

Sentimen macam itulah yang dengan mudah dibakar, terutama ketika dikombinasikan dengan problem sosial-ekonomi-politik yang nyata, plus hadirnya “penyulut” yang pandai. Keberbedaan (primordial) akan lebih rawan jika ia ditekan-tekan, disembunyikan, atau secara naif dianggap minimal – bahkan dianggap tak ada – peran dan fungsinya dalam masyarakat. Itulah problem identitas yang menggayut di udara, dan sewaktu-waktu bisa meledak, baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial.

 

Menerima keberbedaan

Bukannya saya menyarankan primordialisme. Tapi manusia (individu, komunitas) selalu membutuhkan identifikasi dalam modes of being-nya. Kenyataan primordial adalah subyek identifikasi yang asasi, dan merupakan modal untuk membangun identitas. Identifikasi adalah sebuah titik berangkat bagi seseorang atau suatu masyarakat/komunitas dalam perjalanan untuk menemukan “Siapa dirinya?”

Dalam identifikasi tersebut, keberbedaan (difference) menjadi bagian yang penting. Pembedaan adalah cara yang paling mula untuk menegaskan garis dan warna identitas. Barulah setelah kontras garis dan warna itu ditemukan, harmonisasi antara berbagai difference, berbagai garis dan warna itu, bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah harmonisasi warna ada jika yang tersedia hanyalah satu warna belaka? Nasionalisme gestalt menuntut kita untuk meloncati aneka garis dan warna, lantas hidup dalam seragam.

Cara kita menangani difference akan menunjukkan kesiapan kita untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Sudah saatnya kita mengevaluasi kembali hidup berkebangsaan kita. Jika “bangsa” diikat oleh kesatuan-kesatuan khusus (misalnya, kesatuan geo-politis dan bahasa), sejauh mana kesatuan/penyatuan itu dapat bekerja; dan bagaimana kesatuan/penyatuan itu dilakukan? Apakah dengan menekan difference sekeras mungkin? Atau justru dengan mengapresiasinya? Lalu jika “bangsa” diikat oleh tujuan bersama, apakah “tujuan bersama” itu? Masih relevankah pengertian kita akan hal itu? Dan, lagi-lagi, bagaimana tujuan tersebut kita capai?

Pendidikan dasar kita adalah karikatur tentang betapa kaburnya materi kebangsaan kita bagi kebanyakan orang, dan betapa kekaburan itu menggagalkan hadirnya manusia-manusia dengan jati diri yang kuat. Kekaburan itu hanya menghasilkan sosok-sosok yang identitas mereka sebatas nomor KTP, sosok-sosok massa yang begitu rentan terhadap berbagai perubahan.

Lembaga pendidikan resmi kita mengajari anak-anak bangsa dengan seragam. Di sekolah umum mereka dilucuti dari kenyataan-kenyataan primordial mereka. Mereka diseragamkan: pakaian, cara berpikir, bahkan target-target (jangka pendek) pendidikan mereka – mereka ditempatkan dalam situasi di mana kepandaian matematika, misalnya, akan membuat seseorang dianggap lebih baik (mekanisme “juara kelas”), sedangkan kepandaian bermain suling tak berarti apa-apa. Kenyataannya adalah: tidak semua orang bisa menjadi “juara kelas”. Tapi karena itu satu-satunya nilai utama, maka berarti, secara realistis, lembaga pendidikan kita telah menghasilkan sekumpulan besar (mayoritas) anak-anak yang bukan juara kelas, anak-anak yang kalah.

Dalam situasi serba seragam, serba terpusat itu maka nasionalisme berhenti sebatas hafalan dan basa-basi. Ia tak lagi menyentuh masalah-masalah kongkrit manusia pelakunya. Dan ketika wacana-wacana lokal menggeliat ingin bangkit, nasionalisme menjadi serba canggung.

Saya kira sudah saatnya nasionalisme kita menerima difference apa adanya. Perlu ada pergeseran tekanan dari “Tunggal” menjadi “Bhineka”. Biar kita bersepakat untuk sama dalam hal-hal yang mendasar saja (misalnya, dalam hal geo-politis di pelataran internasional; atau kesamaan lingua franca bahasa Indonesia). Aneka warna kultur, ekspresi, dibiarkan beragam. Masalah nasionalisme kontemporer bukanlah bagaimana menghilangkan difference, tapi bagaimana mengatasi inequalities (ketaksetaraan/ketakmerataan) dan injustice.

Tentu saja, untuk masalah itu ada banyak sekali yang mesti kita lakukan.

 

Renungan

Masalah kerusuhan massa bukan cuma terletak pada sisi “kerusuhan” saja, tapi juga pada sisi “massa”-nya. Dan saya percaya bahwa “massa” seharusnya diperhadapkan dengan “identitas”: sosok individu – dengan jati diri yang kuat – adalah benteng kuat untuk menghadapi “massa”.

Di sisi lain: “Identitas tak pernah merupakan sebuah pusat yang tetap,” kata Avtar Brah (dalam Donald & Rattansi, 1992). Ia selalu berproses. Demikian juga dengan nasionalisme, jika ia ingin menjadi bagian dari identitas manusia-manusia pelakunya.

Written by hikmatdarmawan

February 7, 2016 at 6:01 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: