But, Seriously…

Daily Diets of an Ephemeral Cultural Stalker

BERSEPEDA SEPERTI GUNTHER, Esai Setelah 20 Tahun Reformasi

leave a comment »

Hikmat Darmawan

*Disampaikan dalam sebuah acara di Makassar International Writers Festival 2018.

May_1998_Trisakti_incident

Foto: “Berbagai Peristiwa dan Penanganannya, 1998-1999” |Author=Ministry of Defense of the Republic of Indonesia

 

1998

Kamis, 14 Mei 1998. Saya ingat kereta yang saya tumpangi dari Depok ke Cikini melewati beberapa titik api. Menjelang masuk ke stasiun Pasar Minggu, batu-batu dilemparkan warga ke kereta. Entah apa maksudnya. Para penumpang merundung. Sebagian menjerit panik. Lalu, udara terasa panas. Gerbong melintasi api. Sebagian penumpang berteriak, menunjuk jendela kereta sebelah kiri. Saya melihat keluar, tergetar: mal Ramayana Pasar Minggu terbakar, asap hitam tebal menggumpal di udara terik, hawa panas sampai ke dalam gerbong, dan pikiran saya tak mampu mencerna apa yang saya lihat.

Saat itu, saya berusia 28. Pasar Minggu adalah tempat main saya sejak kecil. Pada 1983, saat saya baru lulus SD, saya bersama ibu saya menonton Di Balik Kelambu, film pemenang FFI karya sutradara Teguh Karya, di bioskop Pasar Minggu Theatre. Pada 1998, kira-kira setahun mengalami haru biru dan jatuh bangun dampak Krisis Moneter 1997 yang meruak jadi krisis semesta di Indonesia, saya salah satu yang mengangankan kejatuhan rezim Soeharto.

Ada banyak jalinan makna dan pengalaman pribadi yang membentuk angan-angan oposisi itu. Pengalaman mengaji tarbiyah dan mencandra kezaliman struktural terhadap umat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, bacaan-bacaan humaniora dan ilmu sosial yang saya dapati dari perpustakaan kampus atau tukang buku loak dari Pasar Senen, diskusi-diskusi hangat dengan kawan-kawan kos, pengalaman berganti-ganti pekerjaan, semua membentuk keyakinan bahwa bangsa dan Negara Indonesia saat itu sedang mengalami pembusukan.

Dampak Krismon 1997 memukul kebiasaan konsumtif saya, yang mewarnai pemikiran-pemikiran kebudayaan saya saat itu. Jelasnya, kebiasaan konsumtif membeli komik impor dari AS. Pada sekitar 1994, saya berjumpa toko komik impor khusus terbitan Amerika (DC Comics, Marvel Comics, Image Comics, Dark Horse Comics, Valiant, dll.) di Pondok Indah Plaza, mal Cinere, dan mal Kelapa Gading.

Kurs dollar AS pada 1994 itu ada dalam kisaran Rp. 2000-2500, dengan titik terendah pada 1991, Rp. 1.997. Harga komik impor dari AS saat itu sekitar Rp. 7000-an, rata-rata. Saya berkenalan dengan karya-karya Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller, Grant Morrison, Dave Sim, dsb. pada periode itu. Di saat saya sedang menemukan suaka intelektual dalam komik-komik “dewasa” yang bicara banyak aspek sains, mitologi, dan masalah sosial di AS/Barat itu, dollar AS meroket.

Rupiah terjun bebas. Saya menyaksikan dengan takjub betapa harga Dollar AS melesat ke atas: 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 (mata saya mulai nanar pada saat mencapai nilai ini), 12.000 (!), 13.000, dan 16.000 rupiah!

Harga komik impor dari AS tentu saja melesat. Sebuah judul komik bulanan yang sebetulnya tipis belaka, hanya 32 halaman, terbitan DC atau Marvel, naik harganya, jadi Rp. 12 ribu, lalu Rp. 24 ribu, lalu Rp. 30-40 ribuan. Bahkan seingat saya, pernah ada yang mencapai Rp. 70 ribu. Apatah lagi edisi Trade Paper Back (TPB, Bundel): dari puluhan ribu rupiah, jadi rata-rata Rp. 200-300 ribu.

Belum lagi konsumsi yang lain: belanja buku, nonton di bioskop (iya, saya waktu itu berdalih bahwa menonton adalah pekerjaan saya juga, karena saya mulai menuliskan ulasan-ulasan film dalam perspektif kultural), dan ongkos luntang-lantung blusukan ke pelosok-pelosok Jakarta (dan kadang, ke luar kota juga).

Sejak 1994, mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan sosial di berbagai kota di Indonesia. Dari berbagai berita kerusuhan sosial itu, saya mulai mengendus baying-bayang perlawanan terhadap rezim yang menguat. Ketidakpuasan atas keadaan dan kepemimpinan Soeharto yang dirasa telah telah terlalu lama, ketegangan yang menggumpal di udara, tulisan-tulisan yang mengeras di buku-buku sastra, kebangkitan komik indie dengan semangat Punk di Jogja dan Jakarta.

Pada 1996, peristiwa kerusuhan politik yang signifikan terjadi di Cikini, Jakarta: penyerbuan ke kantor PDI yang telah berbulan-bulan diduduki oleh para pendukung Megawati yang secara formal didepak dari tampuk pimpinan partai oleh sebuah kasak-kusuk atas titah Soeharto lewat jalan “belakang”. Soeharto mengeras, dan menyatakan biang kerok kerusuhan 27 Juli 1996 itu adalah “setan gundul”.

Saya ingat, ketegangan telah semakin hamil tua menjelang 27 Juli itu. Pada 26 Juli, sudah santer kabar akan ada “sesuatu”. Para wartawan berkumpul di depan kantor PDI, jalan Diponegoro, dekat stasiun Cikini. Pada dini hari 27 Juli, penyerbuan dimulai. Kawan saya yang meliput dan ada di lokasi pada detik-detik penyerbuan itu, menceritakan betapa batu-batu menghujani gedung partai, dan segerombol orang datang dengan truk, menyerbu ke dalam. Suasana kocar-kacir. Beberapa wartawan digebuki gerombolan penyerbu.

Peristiwa-27-Juli-1996-dok-Tempo

Foto: Dokumentasi Tempo

 

Jakarta dalam keadaan mencekam esoknya, kerusuhan merembet ke luar, ke jalan-jalan Jakarta dari titik pusat gedung di jalan Diponegoro. Dan itulah titik balik bagi gerakan sipil: beberapa aktivis diculik, sebagian hilang hingga kini. Pemerintah mengumumkan kambing hitam mereka, para “setan gundul” itu: PRD (Partai Rakyat Demokratik), yang memang melakukan perlawanan dengan a.l. mengadvokasi para pendukung Megawati menduduki gedung kantor partai, di samping sejak beberapa tahun sebelumnya menggarap perlawanan-perlawanan di kalangan buruh.

Lalu, krisis moneter itu. Pukulan pertama ke Thailand pada Mei 1997, dan Indonesia pun mulai merasakan api krisis itu dengan segera. Orang-orang belanja panik, baik kebutuhan sehari-hari di berbagai pusat perbelanjaan, maupun dollar AS di bank-bank. Krisis telah menonjok intisari kestabilan rezim Orde Baru: kemakmuran ekonomi.

Semua pembantaian di awal rezim selama 1965-1966 yang kemungkinan mencapai lebih dari sejuta korban; penindasan suara dan hidup orang-orang yang dianggap mengganggu pembangunan; pembantaian Priok 1984, Tragedi Lampung, Petrus (Penembakan Misterius), penenggelaman Kedungombo, diskriminasi sosio-kultural terhadap kelompok keturunan Cina, dsb., semua dimaafkan atas nama kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Kesenjangan sosial-ekonomi dimaklumi, karena ada iming-iming “cucuran ke bawah” dan “tinggal landas pembangunan”.

Tapi, ketika harga-harga berbagai kebutuhan sehari-hari naik secara fantastik, kepercayaan terhadap sistem dan rezim pun meruap, mulanya perlahan, dalam bentuk berbagai kebingungan dan kegamanan, lalu semakin cepat dan spektakular. Harga susu bayi pada awal 1998 naik hingga 400%, dan hal ini segera dimanfaatkan oleh para aktivis inti gerakan perempuan pada saat itu yang tergabung di Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia untuk meluncurkan sebuah gerakan politik yang memainkan simbol: Suara Ibu Perduli (SIP) melancarkan demontrasi memprotes naiknya harga susu bayi di bundaran HI, pada 23 Februari 1998.

Demonstrasi pertama itu berlangsung singkat, hanya 30 menit. Aparat segera melakukan pembubaran, dan Karlina Leksono, Gadis Arivia, dan Wiwil (aktivis dari Salatiga), ditangkap, dibawa dalam truk, dan ditahan semalam. Tapi, saat itu, rezim telah kalah oleh “politik susu”: imajinasi politik warga kebanyakan langsung tersentak, dan merambat ke mana-mana –rezim telah dengan jahatnya menelantarkan “ibu” dan “anak” Indonesia, dan menangkapi kaum perempuan yang memperjuangkan tuntutan agar harga susu bayi turun.

Selama bulan-bulan yang genting itu, momentum gerakan SIP semakin kuat, politik simbol dan simbolisasi politik mereka yang berpusat pada “ibu”, “susu”, “bayi”, “anak”, dan “masa depan” dan “bangsa” menjadi imajinasi popular yang semakin membesar. Dukungan massif menggelondong dari semua arah, dan seiring dengan itu, gerakan mahasiswa pun menggelinding, menemukan momentum yang juga semakin membesar.

Suara Ibu Perduli 1998

Foto aksi SIP di HI, 1998 (Dokumentasi Yayasan Jurnal Perempuan)

 

Saya tak hendak menuliskan sejarah gerakan mahasiswa pada 1998 itu. Saya selalu merasa sebagai “orang luar” dalam berbagai gerakan itu. Beberapa kawan saya memang tampak masih aktif “di dalam” gerakan, walau saat itu gerakan mahasiswa tak tunggal, banyak sisi, banyak ideologi, dan untuk beberapa bulan itu tampak tunggal karena bergerak ke satu arah, melawan satu musuh bersama: Soeharto. Saya memerhatikan dari luar[1], bagaimana keragaman dan ketegangan-ketegangan terjadi pada gerakan mahasiswa.

Mahasiswa di berbagai kota, misalnya para aktivis di ITB, selain Jakarta punya ketegangan sendiri terhadap para aktivis UI. Lha, aktivis UI sendiri tegang pada senat UI. Sesama gerakan mahasiswa di Jakarta juga saling tegang, antara aktivis mahasiswa universitas swasta dengan aktivis di UI. Belum lagi yang orientasinya Islam bertegang-tegang dengan para aktivis berorientasi “Kiri”, “Kristen”, atau “sekular”, dll. Semua, masih tampak satu langkah: bagaimana menjatuhkan Soeharto.

Sidang Umum MPR pada Maret 1998 betul-betul keterlaluan dengan memilih kembali Soeharto dan sehabis putusan tersebut sang rezim tampak justru semakin mengukuhkan kekuasaan dalam upaya mengatasi krisis. Misalnya, memilih anak Soeharto, Siti Hardianti Rukmana (Tutut) Soeharto sebagai salah satu menteri. Di hadapan krisis, rezim Soeharto justru meningkatkan kendali politiknya, hanya berhubungan dengan orang-orang yang dia percaya dalam lingkaran terdekat kekuasaannya. Mekanisme kekerasan lewat tangan militer dan polisi menjadi instrumen alamiah pengelolaan krisis dengan cara demikian.

Setelah penangkapan-penangkapan, penculikan aktivis, pada 12 Mei 1998, terjadi penembakan pada mahasiswa Trisakti. Empat orang mahasiswa tewas: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sie. Peristiwa ini membuka pintu bagi gelombang kerusuhan di Jakarta, yang terburuk di Indonesia pada ujung abad ke-20. Dua hari kemudian, 14 Mei 1998, puncak kerusuhan itu –saat kereta yang saya tumpangi melintasi api di Pasar Minggu dan beberapa kali lemparan batu yang tak jelas benar sebabnya.

Saya bangun kesiangan di kos pada hari itu. Kawan-kawan di kamar lain sudah pergi, entah kuliah, mengajar, atau bekerja di kantor. Hari-hari yang menegangkan menyisakan sesuatu yang aneh, sukar digambarkan, menggantung di udara. Saya mencoba mengontak seorang mahasiswa perempuan yang waktu itu dekat dengan saya, via pager dan telepon koin. Tak ada kabar. Tiba-tiba saya cemas. Dan saya merasa tak bisa sendirian di kos hari itu, menenggelamkan diri dalam tumpukan buku, kaset, atau video dan VCD film koleksi saya. Saya memutuskan ke Cikini, tepatnya ke radio Delta di jalan Borobudur, dekat stasiun Cikini, tempat saya siaran secara rutin seminggu sekali pada saat itu.

Hari telah siang. Di stasiun UI, tanda-tanda hari yang degil telah terbaca. Orang-orang bergerombol di stasiun, di sana-sini terpetik percakapan ada kerusuhan dan mal-mal terbakar. Wajah-wajah cemas atau bingung, baur dalam pandangan bingung saya sendiri.

Kereta yang datang dari arah Pasar Minggu menuju Bogor menyajikan pemandangan aneh: banyak remaja, anak muda, di sela-sela ada orang dewasa juga, yang duduk (atau berdiri) di atas gerbong, membawa barang-barang seperti sepeda yang masih terbungkus plastik atau entah apa lagi. Mereka banyak yang berteriak, riang menganjurkan kami di stasiun untuk ikut menjarah di Pasar Minggu atau mana pun jalur kereta Bogor-Jakarta Kota.

Saya tetap naik kereta ke Cikini, walau merasa ragu untuk lanjut memasuki pusat huru-hara. Dan begitulah, saya melintasi titik api di Pasar Minggu, dan mungkin Tebet juga Manggarai (saya lupa). Turun di stasiun Cikini, hari sudah agak sore. Rasanya sureal, melintasi sebuah dunia yang baru saja rusuh. Mal-mal dijarah, dalam suasana yang telah melunak jadi semacam panggung hiburan rakyat.Beberapa penjarah datang dengan keluarga, ada sekelompok remaja perempuan dan ibu-ibu datang dan berusaha mengambili barang di mal dengan berdandan. Ada pasangan keluarga muda, dengan anak mereka, datang naik motor dan menonton aksi penjarahan yang tersisa. Saya berjalan terus ke arah jalan Borobudur, dan di dekat gedung radio Prambors, melintas anak-anak remaja membawa meja dan kursi dari McDonald. Satu meja bundar begitu besar digelindingkan anak-anak itu, dan saya bertanya dengan wajah yang pasti kelihatan heran benar: untuk apa itu? Mereka tertawa, dan menjawab, kurang lebih, ya diambil saja dulu, Kak.

Di radio Delta, saya tiba, mengobrol, mendapat update lebih lengkap akan situasi, menyerap lebih lengkap situasi Jakarta saat itu. Saya melihat kawan-kawan media sebagai salah satu garda depan gerakan sipil yang penting juga. Gerakan perempuan (dengan simbol kaum “ibu”), gerakan mahasiswa, dan media. Televisi semakin panas. Kabar korban kerusuhan semakin banyak melintas saat hari semakin malam. Horor di mal Plaza Yogya, Klender, Jakarta Timur yang dibakar sehari sebelumnya, pada 13 Mei 1998, semakin terungkap. Diperkirakan 400 orang terbakar dalam mal, saat orang-orang merangsek dan menjarah barang-barang dalam mal itu.

Di titik itu, saya tak bisa menyalahkan gerakan mahasiswa. Setahun sebelumnya, pun hingga sekitar Maret-April 1998, saya meyakini bahwa gerakan politik mahasiswa bukanlah peran strategis mahasiswa menghadapi krisis nasional saat itu. Saya memandang bahwa pilihan menjadi gerakan moral dan gerakan sosial tidak terlalu memadai bagi kapasitas mahasiswa saat itu. Mungkin saya telah mengalami disilusi terhadap anggapan bahwa gerakan mahasiswa lah yang telah menjatuhkan Soekarno dan Orde Lama.

Saya meyakini saat itu bahwa gerakan paling strategis bagi mahasiswa adalah gerakan intelektual: melakukan oposisi-oposisi dengan menggali dan menyebarluaskan pemikiran kritis terhadap rezim. Tentu saja, ada semacam simpati dan perasaan terwakili yang menggetarkan saat melihat gerakan mahasiswa di berbagai kota saat itu mengalami peningkatan momentum. Saya bertanya-tanya: apa saya telah keliru?

Dengan kata lain, saya sempat tergoda untuk menempatkan mahasiswa dengan segala gerakan mereka saat itu sebagai para “pahlawan”, dan bukan “hanya” salah satu pemain atau bahkan pion. Soal jadi pion, kebetulan waktu itu ada beberapa ulasan sejarah melintas terbaca tentang gerakan mahasiswa 1966 yang jadi semacam pion militer/Soeharto dkk., untuk memuluskan kudeta terhadap Soekarno. Hal ini, antara lain, dapat terbaca dalam tulisan-tulisan Soe Hok Gie di masa akhir hidupnya, yang kecewa pada rezim baru. Risiko jadi sekadar pion itulah yang selalu saya kuatirkan tentang gerakan mahasiswa saat itu, yang membuat saya beranggapan posisi terbaik mahasiswa adalah posisinya di dalam “kuil ilmu”.

Saya tergoda untuk menggeser pendapat saya terhadap gerakan mahasiswa itu. Bahwa mereka mungkin saja mereka punya peran strategis di luar gerakan intelektual, yakni sebagai gerakan politik. Setidaknya, saya tergetar oleh keberanian (dan keasyikan) mereka terjun ke jalanan, berhadapan dengan aparat, menuntut sesuatu yang sungguh tabu seumur-umur saya hidup saat itu: turunkan Soeharto!

Apalagi keadaan sungguh degil. Tangan-tangan kekuasaan semakin kasar dalam mempertahankan kekuasaan. Pada 14 Mei 1998, kedegilan itu telah semakin tak bisa diterima oleh orang kebanyakan. Kekerasan dan kekeraskepalaan rezim melampaui ambang batas normal, jika kata “normal” bisa diterapkan di sini. Dalam situasi tidak normal, saya membuka diri pada kerkah dan anomali-anomali menuju keadaan baru. Barangkali saja, gerakan mahasiswa akan jadi anomali sejarah juga –menjadi pahlawan di garis depan pertempuran politik menumbangkan rezim?

Satu hal, gerakan intelektual adalah kura-kura yang merangkak lamban di sisi gerakan massa di jalanan. Baik ketika masa Revolusi Kemerdekaan, mau pun masa Revolusi ’66. Pada hari-hari penuh api di lima bulan pertama 1998 itu, saya pun merasa bahwa yang dibutuhkan adalah sebuah gerakan yang lebih jasmaniah daripada gerakan intelektual. Sudah lewat waktu untuk berpikir, sebagaimana setiap revolusi di tahap jasmaniah (gerakan massa, perebutan kekuasaan, konflik di jalanan) telah melampaui tahap “pikir-pikir” dulu.

Revolusi di tahap ide barangkali sudah seharusnya mencapai puncak pada masa 5-10 tahun sebelum revolusi di tahap jasmaniah bergulir. Untuk kasus Indonesia pada 1998, masa perumusan ide-ide revolusi dan perubahan sistem adalah pertengahan 1980-an. Misalnya, ditandai dengan munculnya LSM dan oposisi sistematis terhadap rezim Soeharto, meruaknya teori-teori kritis dan teori Negara seperti, antara lain, dikenalkan oleh Arief Budiman dan berlanjut dengan kemunculan intelektual organik seperti Mansour Fakih, Stanley (ELSAM), dan Romo Sandyawan pada awal 1990-an. Juga berbagai “studi klub”.

Gus Dur juga harus disebut sebagai salah satu pemberi bentuk ide-ide baru kebangsaan di Indonesia yang penting, baik sebagai pemikir maupun sebagai pemimpin organisasi massa terbesar Indonesia, Nahdhatul Ulama. Kegigihannya menekankan aspek pluralisme keagamaan dan kebangsaan di ranah pemikiran maupun organisasi menjadi salah satu fondasi penting angan-angan revolusi kultural sesudah 1998. Ia, sejak semula, mengambil peran sebagai oposan bagi mainstream Islam politik yang mendekati dan didekati Soeharto pada 1990-an. Pemikirannya beranak pinak ke generasi pemikir muda NU seperti Masdar F. Mas’udi, Ulil-Abshar, Ahmad Basso, dan generasi intelektual NU yang kini berkiprah di ranah gerakan sipil dan sosial.

Pada 1998, khususnya pada bulan-bulan Maret-April-Mei, pembicaraan-pembicaraan intelektual terasa sebagai sebuah kemewahan. Gerakan oposisi bekerja dengan perkakas intelektual yang telah jadi, siap pakai, dan tak ada waktu untuk selalu menguji segi-segi epistemologis dan paradigmatik dari gerakan. Gerakan berjalan, berlari, bukan dengan kebenaran epistemologis tapi dengan keyakinan akan kebenaran-kebenaran praksis. Malah, untuk bisa berlari dalam gerakan di tahap genting tersebut, yang dibutuhkan adalah semacam iman tanpa banyak cingcong.

Setelah penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei, dan kerusuhan Jakarta pada 13-14 Mei, semua elite dan gerakan di tingkat akar rumput seperti bergerak cepat. Pada Senin, 18 Mei 1998, mahasiswa mulai aksi menduduki gedung MPR menuntut mundurnya Soeharto. Sumber-sumber daring saat ini sudah bisa memberikan cukup banyak informasi kronologis gerakan mahasiswa yang sangat dramatis menjelang mundurnya Soeharto itu. Saya ingin sekali masuk juga ke gedung MPR yang saat itu telah dijaga ketat oleh militer.

Saya cukup bingung saat itu. Mau mengaku mahasiswa, jaket kuning saya telah didermakan ibu saya karena toh memang telah kekecilan untuk saya yang rupanya sangat menggemuk setelah lepas kuliah. Mau mengaku wartawan, saya hanya seorang penulis lepas tanpa kartu wartawan apa pun. Seorang kawan, Krisnadi, yang saat itu adalah reporter majalah Gatra mengabari bahwa saya bisa ikut dia meliput ke dalam gedung MPR pada Selasa, 19 Mei 1998.

Pemandangan membanyaknya massa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang nimbrung kemudian dari pagi hingga malam sungguh menyesakkan dada. Orasi-orasi semakin berani, begitu banyak tabu politik dan tabu kultural dilanggar. Butet menirukan gaya bicara Soeharto. Tentu saja, 3-5 tahun sebelumnya, bisa hilang dia di kolong laut jika berani melakukan itu di depan publik terbuka seperti sore itu.

mahasiswa 1998 duduki mpr

Sumber foto: dari situs BEM Politeknik Lhokseumawe

 

Beberapa mahasiswa di panggung orasi memaki-maki Soeharto. Sifat asal saya sebagai seorang kutu buku penyendiri sebetulnya tak merasa genah atas berbagai orasi kasar di panggung itu. Tapi, perasaan merdeka bisa melanggar banyak larangan di udara terbuka di salah satu simbol Negara terpenting lebih terasa membuai dan menyenangkan daripada perasaan estetika saya. Saya malam itu pulang dengan perasaan puas. Harapan itu ada. Rakyat, akhirnya, punya kekuatan yang nyata. Prospek menumbangkan rezim dan mengubah sistem terasa nyata.

Dan ketika pada 21 Mei 1998 pagi semua televisi menyiarkan Soeharto membacakan pengunduran dirinya sebagai presiden, menyerahkannya kepada Habibie, saya dan teman-teman kos bersujud syukur. Saya dengan semacam ke-ge-er-an kosmik menganggap itu adalah sebuah hadiah ulang tahun buat saya yang datang sehari lebih cepat. Sebuah hadiah yang indah.

 

2018

Dua puluh tahun berlalu, dua generasi telah tumbuh dan menjadi kenyataan baru dalam kehidupan kebangsaan di negeri ini –generasi Y (“millennial”) dan Z hidup dalam sebuah situasi pasca-Nasionalisme yang konkret. Harapan pada dua puluh tahun lalu terasa naif, tapi juga terasa ngangeni.

Sebetulnya, di samping perasaan bahwa harapan-harapan pada 1998 terasa naif, ada juga perasaan ringsek ketika menjalani tahun-tahun sulit di awal Reformasi. Yang paling berat adalah menyaksikan kerusuhan dan konflik horizontal bercorak agama dan kesukuan di tahun-tahun awal yang sulit itu. Kerusuhan Ambon, Poso, juga beberapa kerusuhan di jalanan Jakarta dan beberapa kota di Indonesia, sungguh membuat prospek Reformasi akan gagal semakin terasa menggigit.

Analisis yang lazim di kalangan aktivis gerakan sipil atau kawan-kawan jurnalis adalah memang ada yang “bermain”. Hal ini menumbuhkan perasaan bahwa Reformasi 1998 masih rapuh berdiri di tahun-tahun awal itu. Perasaan yang menerbitkan semangat para aktivis itu untuk terus militan. Persoalan konflik horizontal dengan kekerasan yang kadang massif itu perlu ruang pembicaraan tersendiri. Tanpa mengabaikan persoalan ini, saya hendak fokus pada kiprah kaum intelektual yang terkait persoalan kebudayaan di Indonesia pasca-Reformasi 1998.

Perasaan naif dalam memandang harapan-harapan pada 1998 muncul dengan segera, ketika terjadi berbagai pengkhianatan kaum intelektual di ranah politik praktis dari tahun ke tahun. “Pengkhianatan kaum intelektual” adalah istilah lama dari Julien Benda, dalam bukunya La Trahison Des Clercs yang terbit pada 1927. Saya pinjam di sini dalam pengertian aslinya seperti yang dimaksud Benda –yakni, mendekatnya kaum intelektual yang seharusnya mengabdi pada pencarian kebenaran kepada kekuasaan demi mendapatkan keuntungan material. Saya pun mengambilnya dengan perluasan makna.

Pada tahun-tahun awal abad baru, abad ke-21, banyak sekali tokoh-tokoh intelektual pendorong reformasi (dari kalangan akademisi, aktivis mahasiswa, tokoh agama, dsb.) yang tampak mengecewakan sebagai pemain politik praktis. Tentu saja, banyak yang akan segera menyebut Amin Rais sebagai tokoh paling mengecewakan pasca-Reformasi 1998. Tapi saya hendak menceritakan sebuah percakapan pagi untuk menggambarkan perasaan kecewa yang akut itu.

Pada suatu pagi di awal April 2004, saya yang saat itu tinggal di rumah mertua[2] turun sarapan di meja makan dalam ruang keluarga. Televisi dan koran pagi itu mengabarkan berita penangkapan Mulyana W. Kusuma, komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), dosen dan aktivis yang dihormati, karena kasus korupsi berupa penyuapan pada seorang anggota BPK terkait audit KPU. Abah Mertua (almarhum) di meja makan dengan masygul berkata, “kalau orang semacam Mulyana W. Kusuma saja tertangkap karena kasus korupsi macam begini, siapa lagi tokoh intelektual yang bisa kita percaya?

Pertanyaan itu sangat membekas dalam diri saya. Dalam hati, saya selalu mencoba menjawab diam-diam dalam hati: masih ada. Saat itu, saya merasakan kegelisahan demi kegelisahan mengganggu harapan-harapan yang terbangun sejak 1998. Ketika terjadi eksperimen politik luar biasa, boleh dibilang revolusioner, terjadi dengan pengangkatan Gus Dur sebagai presiden RI, kita melihat banyak intelektual masuk ke dalam sistem dan melakukan upaya-upaya reformasi dari dalam.

Seakan tesa dari Julien Benda tak lagi relevan: para tokoh intelektual justru dianggap lebih bermanfaat saat bisa masuk ke dalam sistem, ke dalam struktur kekuasaan, ketimbang hanya memurnikan diri di kuil-kuil kampus dan hanya menulis buku demi buku. Di sisi lain, tesa Benda itu selalu menghantui, setiap kali tampak tokoh-tokoh politik melakukan manuver-manuver politik praktis yang tampak hanya menguntungkan diri atau kelompoknya saja.

Di sisi lain, saya masih memandang dengan cukup bergairah kiprah kelompok-kelompok yang saya anggap generasi baru intelektual Indonesia. Bukan hanya mereka tumbuh dari kelompok yang berkiprah sebagai “intelektual organik” dalam pengertian lama dari Antonio Gramsci, bekerja bersama kaum proletar dalam melawan sistem Kapitalisme. Mereka saya sebut sebagai sebuah jejaring ide yang relatif baru dalam merumuskan kembali ide dan praksis kebangsaan. Mereka bekerja di luar sistem, di luar struktur politik formal, karena mereka bekerja membangun jejaring ide kebangsaan dalam situasi “pasca-nasionalisme”.

Kaum pembangun jejaring ide kebangsaan baru ini bekerja secara kolektif, mengembangkan etos DIY dalam produk-produk kebudayaan mereka, menekuni (seringkali secara tertatih) kerja-kerja spesifik seperti pengarsipan seni rupa, film, atau musik. Atau kegiatan-kegiatan “mulia” seperti membersihkan sampah di pantai, menanam pohon di sebuah wilayah, menghidupkan hak para pejalan kaki. Mereka membangun watak komunitas yang kuat, dan sering kali berakar pada hobi-hobi konsumtif yang dikembangkan menjadi gerakan-gerakan pemaknaan yang militan. Misalnya, komunitas pesepeda, pelari, cosplayer, atau penggemar Karl May.

Pernah menyimak uraian-uraian almarhum Pak Pandu Ganesa, pendiri komunitas Paguyuban Penggemar Karl May (di samping tokoh/aktivis di komunitas Beatles Indonesia, Progrock Indonesia, dan juga komunitas komik Indonesia) tentang pengaruh Karl May di Indonesia? Jejak digitalnya masih bisa dilacak. Menyimak uraian-uraiannya, seakan berwisata menyusuri sebuah versi lain sejarah Indonesia. Gagasan-gagasan keindonesian yang terasa baru dan beragam, sebuah “imagined community” bagi generasi Y dan Z, tampil penuh warna dan buat saya menyegarkan.

Singkat kata, harapan-harapan saya akan perubahan sistem “dari dalam” semakin menipis bukan sekadar akibat kekecewaan pada kiprah para intelektual yang bergerak di dalam sistem, tapi karena “logika” kebangsaan selama dua dekade abad ke-21 ini telah berubah. Dalam situasi “pasca-Nasionalisme” yang dijalani kelompok-kelompok tersebut, Negara dan berbagai sistem (serta narasi) besar tidak diangankan akan tiada, malah diterima sebagai fakta keras biasa. Mereka lebih sibuk bersirkulasi di antara mereka sendiri, melampaui geografi Negara-bangsa. Baik secara fisik, maupun secara maya.

Di titik ini, saya merasa bahwa Reformasi 1998 –yang saya yakini hakikatnya adalah sebuah Revolusi Kebudayaan– sebenarnya punya hasil-hasil konkret. Politik memang tetaplah busuk. Korupsi masih terjadi secara “massif, sistematik, dan terstruktur”. Tapi, daya masyarakat sebetulnya semakin kuat, dalam arti posisi Pusat Sang Negara telah semakin sering direlatifkan oleh tindakan-tindakan politik warga. Setidaknya, melalui lakon dan tindakan-tindakan melalui komunitas-komunitas khas itu.

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 barangkali adalah sebuah kasus kemenangan “logika” baru bernegara tersebut. Kita tak bisa meremehkan peran politik kerelewanan dalam kemenangan tersebut. Analisis yang lebih mendalam mungkin akan menemukan, misalnya, di balik politik kerelawanan itu ada juga mesin-mesin politik dan modal besar yang bekerja baik secara langsung atau tak langsung. Tapi, analisis yang mendalam juga tak semestinya meniadakan variabel komunitas-komunitas spesifik yang bergerak mendukung pemenangan Jokowi.

jokowi 2014 konser dua jari

Foto: Beritasatu,  Suara / SP/Joanito De Saojoao

 

Dengan kata lain, mesin-mesin politik dan modal itu harus bernegosiasi terus-menerus dengan spontanitas komunitas-komunitas spesifik yang bergerak tanpa struktur organisasi dan kepemimpinan yang jelas. Pada sebuah aksi politik yang spektakular di Gelora Senayan saat hari-hari terakhir kampanye Jokowi, kelompok relawan yang terdiri dari berbagai komunitas spesifik menolak dengan keras kehadiran partai PDI-P yang berusaha mengambil alih panggung. Secara spontan, para relawan tanpa nama di lapangan mencegah penetrasi para anggota partai ke dalam hajatan tersebut.

Tapi, politik kerelawanan ini juga punya sisi gelap. FPI dan gerakan-gerakan keagamaan yang melakukan konsolidasi setelah kekalahan calon mereka, Prabowo, akhirnya juga mampu bergerak dan mengalahkan Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017. Puncak Aksi Massa 212 adalah sisi terbalik dari cermin atas kemenangan Jokowi pada 2014. Lebih dari sekadar menghasilkan kekalahan Ahok, Aksi tersebut bahkan mampu menekan lembaga hukum Negara untuk memenjarakan Ahok untuk sebuah tuduhan yang dalam sejarah akan tampak semakin absurd.

Sisi gelap politik kerelawanan ini setidaknya ada dua:

Pertama, para relawan yang bergerak dan mampu mendorong sebuah kemenangan politik nasional pada 2014 tanpa panduan sebuah ideologi yang koheren itu harus berhadapan dengan konsekuensi kemenangan tanpa kesiapan gagasan kebangsaan yang memadai. Dalam kasus Ahok, begitu banyak para relawan dari kalangan kelas menengah menampakkan kepongahan kelas dalam isu-isu penggusuran dan pembangunan infrastruktur di Jakarta. Pada Pilkada 2017, mereka harus terbentur pada kenyataan bahwa “spectre of class struggle” (hantu pertentangan/perjuangan kelas) adalah sesuatu yang ternyata nyata.

Kedua, metode kerelawanan adalah metode yang bisa dikawinkan dengan pendekatan kekerasan dalam segala bentuk (verbal, intelektual, hingga fisik) apabila dipandu oleh sebuah ideologi yang mampu menawarkan ilusi koherensi dalam retorika dan pemanggungan ide-ide mereka –khususnya, jika ideologi itu diakarkan pada paham keagamaan yang disederhanakan.

Apa yang saya sebut sebagai “ilusi koherensi dalam retorika dan pemanggungan ide-ide mereka” adalah praktik-praktik orasi di panggung-panggung jalanan yang dilakukan kelompok-kelompok Islam anti-Jokowi dan anti-Ahok. Jika kita menyimak orasi Rizieq Shihab, misalnya, harus diakui bahwa ia menawarkan sebuah narasi tentang Indonesia yang seakan logis, koheren, dan “benar”. Ia mendongengkan sebuah “kenyataan” yang “tersembunyi” tentang Indonesia dan sejarahnya: sebuah Indonesia yang dipenuhi oleh rencana jahat kaum non-Islam (yang bisa merujuk pada orang-orang Islam yang tak sepaham mereka) untuk menghancurkan Islam, menjual Negara ini kepada kekuatan asing dan aseng, dan selalu dibasahi dan akan terus dibasahi oleh darah umat Islam jika umat Islam tidak melawan.

Retorika demikian lebih berdampak di tingkat emosi dasar (membangkitkan marah, dan kesedihan mendalam) apabila didengarkan tanpa kamera dan monitor: di depan panggung langsung, bersama euphoria kebersamaan yang diikat oleh simbol-simbol identitas seperti baju putih dan takbir setiap sebentar. Dampak berupa kerelaan untuk melakukan apa saja untuk (a) membela Allah, (b) membela agama Allah, (c) membela para pembela agama Allah.

Sedikit lebih jauh mengenai metode kerelawanan seperti yang dipraktikkan dalam gerakan FPI: metodenya dipinjam, tapi ide dan semangat dasarnya tidak.

Misalnya, sikap terhadap Negara. Berbagai kolektif pekerja budaya dan sosial yang mengusung semangat kerelawanan dalam aksi sosial mereka cenderung apatis dan menolak (atau, lebih tepat, mengabaikan) campur tangan Negara dalam kerja-kerja mereka karena mengakarkan diri pada gagasan tentang pudarnya peran Negara. Mereka seringkali cenderung tidak percaya pada sistem besar secara konsisten.

Sementara kelompok seperti FPI, menolak Negara atau manifestasi yang ada dari Negara, bukan karena mereka tidak percaya pada Negara sepenuhnya. Mereka hanya tidak percaya pada Negara yang ada, tapi sepenuhnya percaya pada Negara yang seharusnya ada, yakni sebuah Negara Islam. Bahkan jika mereka mengkhutbahkan gagasan Khilafah, imajinasi mereka tak lebih dari sebuah versi global Negara-bangsa, sebuah Super State. Malah, pada banyak varian dari gagasan Khilafah, imajinasi mereka adalah sebuah Kerajaan global. Poros gagasan dan imajinasi politik mereka masihlah gagasan Negara-Bangsa abad ke-19 dan abad ke-20, atau kerajaan-kerajaan tradisional sebelum itu.

Terhadap jenis metode kerelawanan itu, kepentingan Modal dan Kuasa lama (kelompok yang mendapatkan akumulasi kekayaan dan kekuasaan dalam model sistem ekonomi dan politik abad ke-20, atau setidaknya model Orba), agaknya bisa bermitra. Seperti dulu Soeharto bisa bersekutu dengan kelompok-kelompok Islam politik pada 1990-an setelah melibas kelompok-kelompok Islam politik selama 1970-an dan 1980-an. Kini, Gerindra dan Prabowo pun bisa bersekutu dengan PKS, FPI, maupun kelompok alumni 212 yang mencakup para aktivis Hisbut-Tahrir Indonesia juga yang jelas mempromosikan ide Khilafah.

Bayangkan, bagaimana bisa retorika nasionalisme patriotis dari Prabowo didukung oleh kelompok yang dengan gamblang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah yang mengatasi Indonesia? Sebab, yang satu membayangkan kemenangan bagi sebuah Negara yang kuat, yang satu lagi mengangankan kehadiran sebuah Negara super.

Dalam sengkarut gagasan kebangsaan tersebut, hadir sebuah bentuk lain dari “Pengkhianatan Kaum Intelektual”. Saya musti meluaskan dulu pemaknaan terhadap istilah Julien Benda itu. Hemat saya, “pengkhianatan” tersebut tak lagi dapat dipahami dalam kerangka hubungan intelektual dan Negara secara sederhana dan langsung. Yang hendak saya hitung adalah juga masalah penempatan posisi intelektual sebagai pusat dan poros kebenaran, sekaligus berada mengatasi masyarakat.

Saya akan menggambarkan pandangan ini lewat sebuah percakapan pada 2009. Saat itu, saya membantu Radhar Panca Dahana menjadi ketua pelaksana Mufakat Budaya yang pertama. Ini memang inisiatif Radhar, yang waktu itu didukung oleh Sys NS dan Jockie Suryoprayogo. Radhar memilih steering committee untuk kongres tersebut adalah Rocky Gerung dan Yudi Latif. Sebetulnya, ada juga dalam perumusan masalah yang akan dikongreskan, Donny Gahral dan Yasraf Amir Piliang. Tapi, tim inti pemikirnya adalah Rocky, Yudi, dan Radhar.

Dalam sebuah pertemuan di Cilandak Town Square, saya mencatat diskusi ketiga tokoh ini, yang seringkali ngalor ngidul dan penuh dengan “skala besar”. Banyak hal yang mereka masalahkan dalam kebudayaan dan kebangsaan Indonesia yang mereka lihat. Mereka mengidentifikasi berbagai kegagalan kultural, sosial, filosofis, dan sistem. Saya lupa apa saja diagnosa mereka. Tapi, saya ingat pada satu titik, saya meminta penegasan sikap Mufakat Budaya: “Oke, jadi Mufakat Budaya ini bersikap bahwa Reformasi 1998 telah gagal?”

Dengan segera Rocky mengibas tangannya, dan berkata, kurang lebih, “Nggak usah lah disebut lagi itu Reformasi… tidak pernah ada yang namanya Reformasi… itu hanya istilah yang dibikin-bikin kaum Pemodal untuk melestarikan Kapitalisme mereka….”

Terus terang, reaksi awal saya adalah semacam emosi: enak betul, dia bilang Reformasi tidak ada… ada berapa orang telah kehilangan nyawa, masih banyak orang hilang tak jelas kabarnya, juga betapa banyak produk kebijakan seperti kebebasan pers dan otonomi daerah yang telah dinikmati?

Saya berpikir, saat itu, bahwa ketiga tokoh cendekia di meja itu adalah orang-orang yang tak berperan banyak dalam Reformasi 1998 dan tak kebagian peran dalam panggung politik pasca-Reformasi.

Mungkin saja ada argumen di balik penampikan Rocky itu. Tapi, yang menetap pada saya adalah gestur meremehkan. Konteks percakapan itu sendiri menuntun saya pada kesimpulan tersebut. Di meja itu, kebudayaan dipercakapkan dalam langgam bahasa elitis. Seolah kebudayaan hanya bisa dirumuskan, diartikulasikan, dan dientaskan oleh para dewa-dewa kebudayaan dan kesenian. Bahkan ketika rakyat, atau budaya orang kebanyakan, dibicarakan, semangat dasarnya adalah sebagai objek yang tak paham aspek kebudayaan dari perilaku mereka sehari-hari.

Hal ini saya ingat kembali, ketika beberapa kali melihat Rocky tampil ke permukaan terkait dengan Pilkada 2017 dan kini saat secara agresif di berbagai media manggung sebagai filsuf (“profesor”) anti-Jokowi dan anti-Jokower. Dua isu kontroversial ia lontarkan: bahwa hoax adalah bentuk oposisi yang patut dibela, dan bahwa Kitab Suci adalah fiksi.

Saya pribadi menganggap perdebatan soal makna “fiksi” dan “fiktif” menurut Rocky Gerung sudah terhitung debat kusir. Yang saya sesalkan dalam masalah “kitab suci adalah fiksi” adalah ungkapan yang mengaburkan makna leksikal (makna dalam kamus) tentang “fiksi” itu, dengan segala perkakas retorika filsafatnya, dilontarkan Rocky dalam kerangka membela ucapan Prabowo secara agresif. Termasuk, bagaimana ia memulai argumennya dengan penempatan para pendukung Jokowi sebagai “dungu”.

Ungkapan semacam “dungu” ini cukup konsisten dilontarkan Rocky Gerung terhadap orang-orang yang menyanggah pendapatnya, seperti saat melontar soal hoax sebagai mekanisme kritik terhadap rezim. Yang saya soal di sini tentu saja bukan masalah kepatutan bicara, tapi lebih ke soal cara berpikir: kata “dungu” yang diperlawankan dengan susunan retorika filosofisnya adalah sebuah mekanisme menghentikan percakapan dan segala dialektika yang mungkin timbul dari percakapan tersebut dengan cara menempatkan lawan pendapat sebagai inferior atau tidak layak diperlakukan setara.

Di samping kiprah Rocky Gerung, yang sering membuat saya terkenang perasaan tak nyaman di meja diskusi persiapan Mufakat Budaya itu adalah kiprah Mufakat Budaya yang terus dilanjutkan Radhar hingga ke istana, menemui Jokowi. Tampak sekali bahwa tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam percakapan-percakapan dengan Jokowi dalam naungan Mufakat Budaya itu adalah perwakilan dari gagasan-gagasan kebudayaan para elite era 1970-an sampai 1990-an.

Beberapa kali saya mendengar langsung atau membaca ungkapan Radhar mengenai pentingnya sebuah “helicopter view”, yang berarti pandangan dari ketinggian untuk memandang bangsa ini secara keseluruhan. Tapi, melanjutkan ungkapan tersebut, pertanyaannya adalah: helikopter siapa gerangan yang dianggap layak dan absah menyampaikan pandangan-pandangan dari ketinggian tersebut?

Jika hendak menimpali dengan metafora juga, saya lebih suka memilih metafora ini: Gunther Holtorf, seorang pelancong profesional dari Jerman, bersepeda keliling Jakarta dan menyusun peta yang seringkali dianggap paling akurat. Gunther pertama kali menyusun peta Jakarta pada 1977, dan secara berkala datang kembali ke Jakarta untuk melengkapi atau memperbaharui petanya. Pada edisi cetakan ke-12, petanya telah mencakup area Jabodetabek dan memakan 385 halaman.

Saya percaya, pemetaan kebudayaan dan gagasan-gagasan kebangsaan saat ini justru akan lebih memadai jika dilakukan di tingkatan jalanan. Bersepeda, menyusuri perlahan jalan demi jalan, kecil atau besar, gang-gang atau jalan raya, memerhatikan bangunan-bangunan dan penanda lokasi, lebih memungkinan sebuah pengetahuan, pemahaman, dan nantinya gagasan yang lebih lengkap atas sebuah kota, dibandingkan sebuah pemandangan dari ketinggian helikopter. Kalaulah sesekali diperlukan pemandangan dari ketinggian, lebih baik pakai teknologi GPS yang mengawinkan penyorotan satelit atas bumi dan informasi lokasi langsung lewat gawai di tangan kita.

Maka, dalam konteks demikianlah, saya menganggap bahwa pendekatan-pendekatan elitis dan “dari ketinggian” terhadap kebudayaan dan masyarakatnya adalah sejenis pengkhianatan kaum intelektual. Pengkhianatan jenis ini bisa dilakukan oleh kaum cendekiawan yang berada di dalam mau pun di luar sistem. Hal ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap semangat zaman.

Jika ada hal yang saya bisa peras dari pengalaman menatap dari dekat (walau, tetap sebagai “orang luar”) gerak-gerik Reformasi 1998 dan serba-serbi yang terjadi hingga kini, ialah beberapa kata kunci yang menggambarkan modalitas budaya kita setelah Revolusi Kebudayaan pada 1998:

Partisipatif, bukan elitisme.

Kesetaraan, bukan ketinggian.

Siasat, bukan cetak biru.

Ketiga kata kunci itu menyiratkan bentuk-bentuk politik kewargaan yang lebih terdistribusikan secara luas, pembentukan pengetahuan bersama yang mengakarkan diri pada keterlibatan dengan hal-hal konkret di dalam masyarakat, sebuah upaya serta kerja-kerja sosial dan kebudayaan yang tak termampatkan hanya dalam sekelompok kecil Begawan.

Hal ini bisa punya implikasi luas. Misalkan, salah satu amanat UU Pemajuan Budaya yang disahkan oleh DPR pada 2017, Negara menjadikan Kebudayaan sebagai dasar bagi pembangunan. Langkah perwujudan amanat ini adalah pembentukan sebuah Strategi Budaya Nasional. Langkah ini dimulai dari perumusan masalah-masalah kebudayaan dan gagasan-gagasan untuk jadi solusi pada tingkat lokal-desa yang akan terus mengerucut ke atas.

Langkah tersebut akan diarahkan menuju penyusunan sebuah rumusan Strategi Budaya Nasional yang diolah serta diampu oleh sebuah Dewan Kebudayaan Nasional yang merupakan perwakilan para pengampu kepentingan di bidang kesenian dan kebudayaan dari seluruh daerah di Indonesia. Setidaknya, langkah-langkah ini menampakkan sebuah semangat partisipatif dan asumsi kesetaraan para pengampu kepentingan seni-budaya di Indonesia.

Akan lain soal ketika, misalnya, perumusan Strategi Kebudayaan Nasional itu dilakukan oleh para Begawan dengan semangat mencipta sebuah cetak biru kebudayaan yang bersifat top down atau mengucur dari atas ke bawah. Secemerlang apa pun para Begawan itu, risiko pengabaian kenyataan masalah-masalah di tingkat akar rumput menjadi terlalu besar. Dengan kata lain, pendekatan cetak biru para Begawan akan selalu berisiko terlalu berjarak dari situasi konkret masyarakat.

Risiko ini terasa semakin genting di masa kini, karena antara lain perkembangan pesat teknologi internet yang berjalin dengan situasi kebebasan media. Jalinan ini mengakibatkan adanya sirkulasi informasi dan pengetahuan yang lebih kompleks dan pesat daripada di masa pra-1998. Sirkulasi pengetahuan yang lebih leluasa ini mengakibatkan setiap “arahan” sepihak dari “atas” dalam hal kesadaran dan pemaknaan hidup sehari-hari akan selalu bisa dengan cepat terbatalkan oleh dinamika dan negosiasi-negosiasi pemaknaan di lapangan.

Sederhananya: kaum Begawan boleh bikin cetak biru, kaum jelata di bawah bisa dengan mudah menampik sambil bilang ape lo?!?

Kaum elitis itu mungkin sekadar produk zaman mereka. Jika wadah kewargaan adalah waktu, saya lebih memilih menjadi warga masa kini daripada warga masa lampau. ***

 

 

[1] Saya beruntung, karena walau berada di “luar”, saya masih bisa berhubungan secara alamiah (lewat “nongkrong” atau ngobrol spontan) dengan para aktivis senior yang masih kiprah di kampus. Malah, beberapa kali masih diundang jadi pembicara dalam diskusi-diskusi di kampus saat itu.

[2] Agar jelas, tepatnya adalah “mantan mertua”, karena saya berpisah pada 2007.

Written by hikmatdarmawan

May 14, 2019 at 5:48 am

BUKAN SOAL AGAMA, TAPI ATAS NAMA

with one comment

“Our Freedom Can’t Wait!” Muhammad Speaks. Source: CBS (From www.baas.ac.uk)

“Our Freedom Can’t Wait!” Muhammad Speaks. Source: CBS (From http://www.baas.ac.uk)

 

Saya sebetulnya tidak setuju, dengan retorika yang kini jadi seakan kebenaran umum pada sebagian orang: “Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik!”

Saya tidak setuju pernyataan itu dalam banyak segi. Pertama, kalimat “jangan” di situ sungguh patronizing, dan memaksakan nilai tertentu pada lawan bicara. Nilai sekularisme, nilai yang menyatakan bahwa agama dan politik adalah dua wilayah yang beda, terpisah, dan tak boleh bercampur.

Dalam nada pemaksaan tersebut, ada semacam pemutlakan: bahwa pemisahan agama dan politik (kenegaraan) adalah satu-satunya kebenaran, sumber kebaikan, dan sebaliknya, pencampuran politik dengan agama adalah sebuah keburukan dan pembawa mudharat nyata. Apa benar?

Sebelum sampai pada kesimpulan benar atau tidak preposisi itu, saya kok lebih suka mulai dengan menyorot dari segi praktik. Sederhana saja: mau dilarang-larang, di-“jangan-jangan”, nyatanya banyak orang membawa begitu saja agama ke ranah politik praktis di Indonesia. Lha, bukankah tak ada halangan bagi kelompok macam FPI, atau partai-partai macam PKS, PPP, PKB, untuk membawa-bawa agama dalam kiprah politik mereka? Percuma berpegang pada “jangan” jika memang tak ada yang dilarang dalam soal ini.

Beda soal dengan, misalnya, India. Atau Turki. Di kedua Negara itu, Sekularisme diakui secara resmi dan gamblang sebagai dasar bernegara. Ada regulasi (pengaturan) Negara untuk menjamin agar mereka tetap Sekular. Tapi, ternyata, bahkan dengan regulasi yang gamblang pun, kedua negara tersebut tak mampu membendung politik berbasis agama.

Di India, ada masanya partai kaum fundamentalis Hindu, BJP, mendominasi pemerintahan India, dan membikin banyak ketegangan dengan banyak kelompok politik di India. Turki, kita tahu, sudah dianggap mengalami Islamisasi di bawah rezim Erdogan. Lucunya, baik menurut kaum konservatif Islam di dunia (termasuk, banyak juga, di Indonesia) maupun oleh kaum Hawkish yang cenderung anti-Islam di Amerika, misalnya, sama saja rupanya: rezim Erdogan adalah rezim “Islami”. Kelompok fanboi (sebetulnya, banyak juga fangirl-nya) Erdogan memaklumi saja jika rezim Erdogan tidak/belum benar-benar menggugat secara radikal dasar negara sekular Turki.

“Politik adalah siasat,” begitu retorika lazim para ustadz untuk soal seperti Erdogan. Dan itu, kawan, adalah sebuah doktrin agama juga, dalam Islam, yang popular dalam ajaran dakwah ala Ikhwanul Muslimin. (Buat yang buru-buru mengaitkan gerakan Ikhwanul Muslimin, hey, itu bukan pendapat saya: Ikhwanul Muslimin punya sejarah panjang, dan bermula dari kehendak membebaskan dunia Islam dari kolonialisme –saya menghormati banyak pemikiran dalam gerakan tersebut, walau saya juga menampik banyak hal dari gerakan itu).

Lagipula, jangan salah, toh dari sebelum Indonesia ini resmi lahir, taruhlah seperti dipraktikkan oleh Tjokroaminoto di masa Hindia Belanda, agama telah digunakan sebagai instrumen penting kepolitikan. Tjokro menciptakan sebuah wahana penting gerakan politik kebangsaan, yakni Syarikat Islam (SI). Memangnya “Islam” di situ, apa? Nama orang? Ya, nama agama lah. Bukan hanya nama, prinsip-prinsip keagamaan pun dibawa serta dalam gerakan yang sangat penting bagi gerakan nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20 itu.

Lho, malahan, SI juga jadi rahim kelahiran Komunisme di Indonesia yang berujung pada lahirnya PKI yang sampai kini masih jadi momok bagi banyak kelompok Islam itu. Dan selama PKI berkiprah, banyak lah unsur agama dibawa-bawa, entah secara positif maupun negatif.

Teruskan saja sejarahnya, walau lintasannya sekilas-sekilas: pada masa Orba, agama juga sering dibawa-bawa, baik oleh rezim penguasa, maupun berbagai kelompok oposisi. Dalam kampanye era Orba pun demikian: paling meriah jika Pemilu, PPP dan Golkar akan “perang ayat”, menggunakan ayat-ayat Qur’an untuk menjatuhkan lawan dan menggiring suara pemilih. Menyebalkan? Nista? Atau hiburan? Katarsis? Mungkin semua itu.

Apa artinya, jika saat ini isu SARA menjerat Sang Petahana Pilkada DKI 2017, lantas kita berteriak-teriak “Jangan bawa-bawa Agama dalam politik!” Praktis, ucapan itu seakan abai pada kenyataan, keberartiannya gugur sejak diucapkan.

Mending, kita berpikir secara praktis juga: bagaimana agama bisa berperan secara positif dalam politik praktis?

Sebab, segala jurus fitnah (lewat hoax dan pelintiran), ujaran kebencian, ledakan-ledakan emosi akibat isu agama (atau, dianggap isu agama) hanyalah satu dari sekian banyak cara beragama. Dan sekian cara beragama itu akan bergantung pada gagasan pelaku masing-masing cara beragama itu tentang apa itu “beragama”.

Ketersinggungan kaum pengguna retorika Islam “keras” terhadap Ahok itu kan bukan hal baru, sudah sejak semula Ahok jadi gubernur DKI, atau bahkan sebelum itu (waktu masih jadi calon wagub bersama calon gubernur Jokowi), sebagian umat Islam seakan meradang betul ada “orang kafir” bakal memimpin umat Islam.

Pangkalnya adalah gagasan bahwa status keagamaan resmi seseorang bersifat menentukan secara mutlak kelayakan seseorang memimpin sekelompok umat manusia –kelompok umat manusia yang, coba tilik lebih dalam, dipandang juga hanya sebagai sekumpulan pemeluk resmi satu agama. Begitulah cara beragama orang-orang yang menolak Ahok (atau Jokowi, atau siapa pun) sebagai pemimpin politik atau birokrasi dengan alasan status agama sang calon.

Apa tak ada cara lain beragama? Tentu saja ada, bahkan banyak. Intinya, bisa saja seseorang pemeluk taat Islam justru meyakini agamanya menitah dirinya untuk, misalnya, “menyerahkan sesuatu pada ahlinya”. Atau, seperti Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwa intisari agama adalah keadilan –maka beragama yang baik, ideal, dan “benar” adalah menegakkan keadilan di atas menegakkan status resmi agama si pemimpin dan umat.

Taimiyah berpendapat, “Lebih baik suatu negara dipimpin oleh seorang kafir tapi adil, ketimbang oleh seorang muslim yang tidak adil/zhalim.” Tentu saja, akan ada yang bisa membelokkan adagium ini ke dalam kasus Ahok, “Nah, Sang Petahana, menilik kasus-kasus penggusuran rakyat kecil di Jakarta, sudah bukan muslim, zhalim pula!” Bukan itu poinnya, Akhi, Ukhti!

Poin saya, adalah: ada cara beragama yang lebih baik daripada cara beragama yang gampang marah, terpaku hanya pada status agama resmi seorang calon gubernur dan para calon pemilih, dan gemar menebar fitnah serta sembarangan memakai podium agama seperti mimbar Jumat untuk menghujat dan menghujat dan menghujat seseorang.

Jangan bawa-bawa agama? Tidak. Demi Tuhan, bawalah agama ke arena politik! Seperti Martin Luther King dan Malcolm X membawa agama ke arena politik untuk mengilhamkan keadaan yang lebih baik bagi semua umat manusia. Seperti Nabi Muhammad SAW menggugat kesenjangan dan penindasan kelas yang dikukuhkan oleh penguasaan Agama dan sumber-sumberdaya Agama di tangan para elite saja.

Bawalah agama ke dalam politik seperti Gus Dur, Cak Nur, Gus Mus, Tjokro, Soegija, Njoman S. Pendit, Hamka, Munir, Bambang Widjoyanto dan banyak tokoh dengan kadar keagamaan berbagai-bagai yang penuh yakin menyusun Indonesia batu demi batu. Seperti Quraish Shihab berdoa di sebuah panggung politik demi menenteramkan para relawan di sebuah Pilpres, di tengah hujan fitnah dari orang-orang seperti Jonru.

Seperti KH. Zainuddin MZ berdakwah tentang kebajikan di tengah pentas Kantata Takwa. Seperti Emha dulu menggemuruhkan Lautan Jilbab di berbagai kota di Jawa, di saat jilbab dilarang rezim Soeharto dan jadi simbol perlawanan atas ketakadilan struktural masa itu. Agama bisa jadi ilham kemanusiaan. Agama, ya, Islam pun, yang banyak disangka buruk sebagai perusak dunia modern kita, bisa jadi ilham kemanusiaan dan kebangsaan kita.

Mungkin, Cak Nur (Nurcholis Madjid) memang jitu. Ia menyarankan sekularisasi Islam. Yang orang sering luput, Cak Nur pada saat yang sama, menolak sekularisme. Gagasan “sekularisasi” dari Cak Nur adalah mengolah dunia dalam logika dunia, dan tidak dengan mudah menyerahkan segalanya pada yang gaib. Antum a’lamu biumuuri dunyakum, kata Nabi SAW, Kalian lebih paham urusan-urusan duniawi kalian.

Lalu di manakah letak dan peran agama, dalam gagasan Cak Nur? Ia ada dalam ranah etis –agama menjadi sumber penilaian benar-salah dan baik-buruk bagi seseorang (atau sekelompok orang) dalam menjalani kehidupan dunia yang diarahkan menjadi keadaan lebih baik bagi manusia. Agama tidaklah memberi arahan bibit mana yang lebih unggul untuk panen jagung terbaik, tapi Agama lebih berperan, misalnya, pada membentuk kepercayaan bahwa seorang ilmuwan dan petani harus bekerja sebaik-baiknya untuk mendapatkan panen jagung terbaik demi kemaslahatan orang banyak.

Jadi, cara beragama yang lebih positif terhadap kemanusiaan itulah yang perlu masuk dan merangsek ke ruang percakapan politik dan publik saat ini. Jadikan berkompetisi saja, antara “agama” yang serba-marah-marah dengan agama yang serba berkah dan penuh rahmah dan marwah. Bawalah agama, yakni “agama” yang menjunjung tinggi keadilan, keadaban, kesejukan, ke dunia politik kita yang kotor ini. Bawalah agama yang etis.

Bukan “agama” yang penuh caci maki, gampang mengancam bunuh, serba membenci kanan kiri, dan memakai fitnah demi kemenangan. Buat saya, cara beragama penuh kebencian itu adalah penyalahgunaan agama: agama dijadikan alasan saja untuk membenci dan memenuhi hasrat perang yang pokoknya menghanguskan, menyingkirkan, menistakan orang dan kelompok yang beda. Buat saya, itulah penistaan Islam yang sesungguhnya.

Written by hikmatdarmawan

October 11, 2016 at 12:19 pm

Masjid dan Keretakan Bangsa

leave a comment »

#arsip Ini tulisan saya, kalau tak salah, pada 1997. Saya tak yakin juga ini pernah dimuat di mana. Membaca tulisan ini, saya jadi mesem-mesem sendiri: saya “anak musholla” banget ya 🙂

best things in life

Pasar murah sembako di masjid? Transaksi jual beli di rumah Allah? Secara iseng, orang bisa bilang bahwa itu versi harfiah dari ungkapan Akbar S. Ahmed dalam Posmodernisme dan Islam : masjid bersaing dengan mal!

Tentu saja maksud Ahmed bukan itu. Ia kurang lebih menyoroti betapa mal menjadi kuil manusia modern dalam memusatkan hidupnya. Dalam masyarakat muslim, masjid memiliki sejarah panjang sebagai pusat sosial, dan kini tergerus oleh mal-mal.

Mal adalah kuil pemaknaan manusia modern terhadap hidup mereka yang didefinisikan oleh ekonomi. Bukan kebetulan jika kita, Indonesia Orde Baru (dengan mengambil Jakarta sebagai pusatnya), menampakkan gairah belanja luar biasa yang ditandai maraknya mal-mal.

Menurut MEDIA INDONESIA (16/1/1997), total tanah untuk area mal-mal di Jabotabek yang telah maupun akan dibangun adalah 4.132.480 m2. Sebelum krisis, sedang antri pembangunan mal di Ancol, Bintaro dan BSD, masing-masing seluas 200.000 m2 atau lebih. Semua itu lahir dalam suatu Orde yang menjadikan ekonomi sebagai panglima dalam melakukan nation building menjelang milenium ketiga.

Dan justru ekonomi lah yang mengkhianati Indonesia Orde Baru!

 

Reformasi = pertanyaan

Krisis telah (selalu) membawa hikmah luar biasa. Siapa sangka, krisis yang semula ‘sekedar’ jatuhnya rupiah di bulan Agustus akan membuka jalan bagi desakan amat kuat untuk reformasi ekonomi-politik (juga sosial, dan akhirnya – atau mulanya? – budaya) yang telah lama diidamkan, dan disuarakan, oleh sebagian orang berakal sehat di negeri ini sejak lumayan lama.

Reformasi bermula dari pertanyaan, dari ketidakpuasan pada apa yang ada – pada status quo. Jika suatu pertanyaan dibiarkan tumbuh secara wajar, reformasi akan tumbuh, insya Allah, secara wajar pula. Jika pertanyaan muncul karena paksaan keadaan, reformasi bisa jadi juga akan tumbuh secara ogah-ogahan, merasa terpaksa, dan bisa jadi menuntut biaya (amat mahal, malah).

Di samping itu, pertanyaan yang lahir dari keadaan yang mendesak bisa jadi akan berujud pertanyaan-pertanyaan panik. Maka pertanyaan-pertanyaan salah kaprah bisa tumbuh subur, menyesatkan, mengarahkan pada reformasi yang seolah-olah saja. Tercakup dalam “pertanyaan salah kaprah” adalah pertanyaan yang benar, tapi diutamakan lebih dari porsi seharusnya.

Secara kasar, pertanyaan dasar dalam krisis kita bisa disederhanakan jadi soal “siapa” dan “kapan”, atau “apa” dan “bagaimana”. Dalam panik karena pukulan krisis moneter yang tak habis-habis, banyak yang bertanya “siapa” (padahal lebih penting bertanya “apa”) dan “kapan” (padahal lebih penting bertanya “bagaimana”).

Pada awal krisis, misalnya, populer pertanyaan “siapa yang jadi biang keladi krisis”? Mencari kambing hitam sempat jadi keasyikan nasional: sebagian menunjuk para spekulator, dengan mengikuti suara galak Mahathir yang menghujat Soros. Sebagian lain menunjuk para konglomerat. Hingga kini pun, kambing hitam masih laku.

Dalam talk show Liputan Khusus SCTV, 25/2/97 lalu, Ekky Syahrudin sang wakil rakyat masih yakin membatu bahwa krisis moneter akibat ulah spekulator. Ia percaya CBS, karena agaknya yakin ungkapan “jurus yang akan mematikan para spekulan”.

Beberapa waktu sebelumnya, ramai soal Sofjan Wanandi dan CSIS. Dalam acara peluncuran program KAUM di Masjid Sunda Kelapa, 27/1/97 lalu, Syarwan Hamid menyebut “tikus-tikus” yang menyebabkan krisis sedemikian parah begini. Di beberapa tempat, masyarakat memutuskan bahwa “Cina”-lah masalahnya. Pers juga ikut disalahkan karena dianggap memperparah situasi dengan “menyebarkan berita-berita yang tak benar dan membingungkan”. Mungkin sebentar lagi, para ahli yang meragukan CBS atau orang-orang yang skeptis pada calon wapres pun akan ditunjuk sebagai penyebab rupiah tak stabil.

Kita terus berkutat pada pertanyaan “siapa”. Apalagi saat krisis ekonomi bergeser menjadi tuntutan reformasi politik demi efektifnya reformasi ekonomi. Ramailah orang menyoal siapa pemimpin bangsa untuk masa depan, siapa wapres (yang dianggap jabatan strategis untuk reformasi politik ke depan). Jelas, dalam politik praktis, “siapa” adalah soal amat penting. Tapi di tengah euphoria pertanyaan “siapa”, ada bahaya masalah reformasi ekonomi dan politik tergemboskan maknanya. Semua orang bicara “reformasi”, semua merasa mengerti, tapi tanpa sadar meluputkan soal “apa” di balik reformasi.

Padahal, mementingkan “apa” dalam agenda reformasi akan memberi kerangka kerja yang lebih tahan lama dan fleksibel. Siapapun wapres atau presiden kita, agenda reformasi yang jelas mestinya tetap berjalan dan dijalankan. Siapapun yang berkuasa, sistem ekonomi kita mestilah diupayakan selalu produktif dan bersih dari korupsi, kolusi dan manipulasi; siapapun pemimpin bangsa, sistem politik harus diupayakan selalu partisipatif dan transparan. (Memang ada saat “siapa” jadi pertanyaan penting, khususnya dalam politik; tapi saya ragu apa Indonesia sudah sampai ke titik itu?)

Sejalan dengan itu, pertanyaan “kapan” tak sepenting “bagaimana”. Ya, penting memang soal kepastian kapan rupiah stabil. Tapi soal kurs cuma kulit dari masalah ekonomi, apalagi jika masalah ekonomi itu sudah bermatra politik-sosial, bahkan budaya, seperti di Indonesia kini. Tak ada formula ajaib untuk seluruh masalah itu. Setiap pilihan punya konsekuensi yang mesti ditanggung bersama oleh bangsa Indonesia (dan itu biasanya berarti lebih banyak ditanggung oleh rakyat kebanyakan).

Tapi desakan “kapan” mungkin akan menendang jauh-jauh soal “bagaimana”. Keinginan mendapat hasil segera bisa membuat kita dengan panik “menjual jiwa kepada iblis”: pakai apa sajalah, yang penting rupiah stabil besok!

 

Retak, rekat

Kepanikan tersebut amat terasa pada saat ikatan kebersamaan runtuh, saat semua orang merasa tak bisa mengandalkan orang lain dan harus menyelamatkan diri sendiri. Kiamat belum tiba, tapi psikologi “ibu melupakan anak yang disusuinya” sudah terhidang di depan kita.

Saat rush belanja beberapa waktu lalu, sesuatu yang dahsyat terjadi: “orang lain” (mencakup orang-orang Irian yang mati kelaparan, orang-orang kampung yang sama butuhnya pada susu dan sembako tapi tak punya duit, para penganggur korban krisis moneter) jadi demikian abstrak bagi para pelaku rush, hingga derajat tiada. Saat orang tarik urat berebut minyak goreng, tak ada “Indonesia”, yang ada hanya perut sendiri.

Bangsa ini memang telah retak sejak lama. Senjang demi senjang telah membelah bangsa ini: senjang antara yang kaya dan yang miskin, senjang antara yang berkuasa dan yang tidak, antara elite dan rakyat alit; belum senjang antara idealitas kenegaraan dan praktek birokrasi di lapangan, senjang antara cita-cita/harapan dengan kenyataan, antara yang simbolik dengan yang keseharian.

Contoh mutakhir dari senjang antara yang simbolik dengan yang realistik adalah gerakan cinta rupiah dan cinta tanah air. Masyarakat, kita tahu, kini menderita ketakpercayaan yang akut pada Pemerintah (nyaris setiap ada kebijakan pemerintah soal krisis moneter, respon pasar adalah rupiah jatuh atau capital flight ). Tapi apa respon kita? Tipikal: bikin stiker, bikin acara jor-joran, bikin slogan – simbol, simbol dan simbol! Sementara mal-mal tetap ramai, dan valentine night di kafe-kafe tetap penuh.

Masyarakat, bangsa, yang retak perlu direkatkan kembali. Masyarakat jangan dibiarkan jadi keping-keping yang terserak tak berdaya. Disintegrasi jadi soal yang krusial untuk kita saat ini: kita tak ingin nasib Lebanon, Yugoslavia, Aljazair (dan, kalau mau jujur, negeri kita di jaman PKI) menimpa kita; kita tak ingin antar tetangga jadi musuh dan masyarakat terjerumus dalam kegelapan teror. Itu tak bisa diupayakan sekedar lewat simbol dan upacara. Dan itu juga tak bisa melalui keasyikan Pemerintah mengupayakan sendiri semuanya, mengasyiki penjagaan kemapanan perannya sebagai pusat, termasuk dalam menyelesaikan soal krisis kini.

Berhentilah mengidentikkan stabilitas pemerintahan sama dengan stabilitas masyarakat. Berilah ruang seluas mungkin pada masyarakat untuk mengupayakan sendiri kebersamaan mereka – ajak masyarakat berdialog soal apa saja yang mungkin menimpa mereka, dan bagaimana mengatasinya; jangan tetap membudayakan “bermain dalam gelap”, yang bertumpu pada keharusan pasifnya masyarakat.

 

Community centre

            Di situlah perlunya community centre (pusat kemasyarakatan) yang aktif dan efektif. Dalam situasi normal pun selalu perlu ada lembaga-lembaga yang bisa jadi perantara individu dengan Negara. Ruang bagi masyarakat untuk mengupayakan kebersamaan perlu dilembagakan. Dan untuk Indonesia, masjid-masjid bisa berperan demikian.

Sebetulnya, bukan cuma masjid, tapi pusat-pusat ibadah. Masjid menjadi strategis karena memang umat Islam adalah mayoritas. Lebih strategis lagi jika, seperti ajakan Amin Rais dan Adi Sasono dalam peluncuran KAUM (Komite Aksi Untuk Masyarakat korban krisis moneter), masjid tak membatasi aksi sosialnya hanya pada umat Islam saja, tapi juga pada umat agama lain. Betapapun, rakyat adalah rakyat, korban adalah korban dan pertolongan mesti selalu diberikan.

Secara teoritis, masjid, atau pusat ibadah, akan menjadi lembaga yang efektif untuk memberi kubah pemaknaan bagi individu-individu, anggota masyarakat, yang kehilangan orientasi dalam realitas yang retak seperti kini. Saat semua yang stabil, taken for granted, tak bisa diandalkan lagi, seseorang perlu membangun lagi pemaknaan baru, atau menyegarkan kembali pemaknaan yang telah ia miliki. Dan melalui pemaknaan bersama, kata “Indonesia” akan kembali berarti, kongkrit dan hadir dalam keseharian. Masjid/pusat ibadah bisa mengakomodir proses itu.

Secara praktis, tentu saja banyak masalah. Orang, misalnya bisa menyorot risiko primordialisme yang bisa berkembang jadi tribalisme yang populer di jaman globalisasi ini. Dalam hal masjid, di lapangan masih muncul kendala warisan lama: “masjid NU” atau “masjid Muhammadiyah” masih jadi kategori kerja para aktifis masjid. Belum lagi soal-soal SDM, soal-soal kemampuan organisasional dan manajerial yang di kebanyakan masjid bagai makhluk dari planet lain: asing dan cenderung dimusuhi (atau setidaknya tak dianggap penting).

Ya, banyak masalah. Tapi itu tak mengurangi nilai strategis masjid/pusat ibadah dalam situasi krisis kini. Bermula dari penyaluran sembako, masjid-masjid bisa mengembangkan diri jadi pusat kegiatan masyarakat yang aktif dan efektif: jadi penyalur dana masyarakat, pusat pertemuan, kegiatan makan bersama, bahkan tempat memupuk ketrampilan dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong wajah ekonomi yang berubah akibat bantua IMF dan globalisasi.

Dalam bahasa seorang rekan: daripada para pengangguran (yang notebene banyak yang intelektual) itu turun ke jalan, kan lebih baik kumpul-kumpul di masjid…. ***

 

 

Written by hikmatdarmawan

February 7, 2016 at 6:25 am

Posted in Uncategorized

Pelajaran Kebangsaan Baru

leave a comment »

#arsip Ada masanya, saya mengkliping (dengan secara fisik menggunting koran dan menyimpannya) tulisan-tulisan saya yang dimuat di media massa. Sekarang, entah di mana kliping-kliping itu. Awal saya menulis di media massa, kebanyakan membahas soal-soal kebudayaan dengan fokus masalah Negara-Bangsa, dan politik Islam, atau mengulas buku-buku sastra dan kebudayaan secara umum. Ini salah satunya, tulisan tahun 1997, saya lupa dimuat di mana. Waktu itu, terasa ada yang sedang mematang, seperti akan terjadi sesuatu yang besar, di Indonesia. Kekuasaan sudah busuk, semua terasa sedang was-was menunggu entah apa. Sekarang, kita tahu apa yang terjadi kemudian. 

 

Eep Saefullah, dalam acara buka puasa Lembaga Studi Ilmu Sosial 18 Januari 1997, mengungkapkan beberapa pendekatan dalam menyikapi kasus-kasus kerusuhan baru-baru itu. Eep memisalkan kasus-kasus tersebut sebagai “bom waktu” – dan ada dua sikap terhadap “bom waktu” itu: yang pertama – yang lebih populer dalam sikap-sikap resmi Pemerintah dan ekspos media massa – adalah mencari siapa “penyulut bom” tersebut; yang kedua, mencari penyebab adanya “bom” itu dan siapa (atau apa) pembuatnya.

Menurut Eep, sikap kedua lebih penting dilakukan. “Sang penyulut” hanyalah meledakkan “bom” yang telah tersedia belaka. Sementara pertanyaan utamanya adalah: mengapa Indonesia menjadi lahan yang begitu subur bagi “bom-bom waktu” tersebut?

Jika sikap kedua diambil, masih menurut Eep, maka ada dua penjelasan yang mungkin dikemukakan: penjelasan teologis dan penjelasan ekonomi-politik. Penjelasan teologis beranggapan bahwa terdapat unsur-unsur yang potensial radikal dalam doktrin dan sistem keimanan agama yang tersangkut kerusuhan. Eep mencontohkan penelitian oleh Kompas tentang “agama protes” di Pesisir Timur Jawa untuk penjelasan pertama. Sedang penjelasan kedua – yang menjadi pilihan Eep – beranggapan bahwa soalnya terletak pada masalah struktural.

 

Keberbedaan, identitas

Yang masih luput dibicarakan adalah penjelasan problem identitas. Barangkali tak ada hubungan langsung antara amuk massa di Situbondo, Tasik dan Kalimantan dengan problem identitas. Tapi sentimen (krisis) identitas – dibahasakan atau tidak – sesungguhnya lebih mudah kita temui dalam keseharian kita. Bahkan seringkali penjelasan identitas menjadi penjelasan common sense dalam “analisa warung kopi” tentang berbagai gejala ketegangan sosial di sekitar kita (misalnya pengaitan kerusuhan dengan isu Kristenisasi; atau kebencian terhadap etnis Cina). Karena itulah – karena ia ‘sekedar’ sebuah “analisa warung kopi”, mungkin, problem identitas menjadi penjelasan yang kalah pamor dibanding penjelasan lain. (Agaknya yang paling aman adalah tidak menggunakan/memaksakan suatu pendekatan tunggal)

Tapi problem identitas lah benang merah yang membuat kerusuhan di Situbondo, Tasik dan Kalimantan relatif unik dibanding kerusuhan 27 Juli: jika pada kerusuhan 27 Juli alasan yang dikemukakan oleh para pelaku kerusuhan adalah politik, pada tiga kerusuhan di daerah tersebut terangkat alasan yang berbeda. Di Situbondo dan Tasik: pelecehan agama (di Tasik, tidak langsung menyangkut pelecehan agama – tapi penganiayaan aparat polisi/Negara terhadap “aparat” agama). Di Kalimantan: konflik etnis, antara Dayak dan Madura. Kerusuhan di Timor Timur beberapa waktu lalu juga mengangkat soal (pelecehan) agama.

“Agama” dan “etnis”, adalah kata yang merujuk pada keberbedaan yang primordial. Kenyataan bahwa perbedaan tersebut bisa meletupkan kekerasan massal menunjukkan bahwa sekedar retorika anti-primordialisme saja tidak cukup. “Primordialisme” telah menjadi kata yang bersifat rapalan, sedemikian rupa, sehingga bobot persoalannya menjadi diremehkan dan dientengkan. Seolah, seseorang (atau suatu masyarakat) dengan pilihan terhadap modernitas akan dengan mudah meninggalkan kenyataan-kenyataan primordialnya.

Kenyataan primordial adalah sesuatu yang menghujam dalam pada diri seseorang. Kenyataan primordial adalah sebuah rujukan akan keberbedaan yang mendasar. Ketika nasionalisme – sebagai representasi proyek modernisme – datang, ia ingin menggusur keberbedaan itu, menggusur segala yang dinisbatkan sebagai “alam dan warisan tradisional”, dan menggantikannya dengan sebuah “alam” baru, entitas baru. Nasionalisme menginginkan keberbedaan primordial jadi tak relevan – loyalitas seseorang terhadap bangsa dan negara lah yang penting.

Apakah “bangsa”? Sebuah imagined community, “komunitas yang dibayangkan” (Anderson, 1983). Apakah “Negara”? Organisasi yang menaungi dan mengkoordinasi imagined community tersebut.

Cara nasionalisme menangani keberbedaan primordial mengalami evolusi. Pada mulanya keberbedaan ditangani dengan menyodokkan sikap yang secara naif memandang nasionalitas sebagai sebuah entitas yang bulat, sebuah gestalt, yang utuh dan tanpa kompromi mensubordinasi kenyataan-kenyataan primordial. Itulah nasionalisme-nya Mohammad Yamin dan Soepomo (dengan model negara integral-nya). Nasionalisme macam itu masih populer – tentu dengan berbagai adaptasi dan modifikasi agar tetap up to date (paling tidak secara retoris).

Penanganan keberbedaan yang kedua menghadirkan nasionalisme yang lebih halus dan apresiatif terhadap keberbedaan primordial. Pendekatan itu relatif belum melembaga di Indonesia, walau mulai populer setelah sekian lama hanya dikenal di kalangan budayawan dan ilmuwan sosial saja. Pendekatan itu sering diistilahkan sebagai multikulturalisme.

Sayangnya, multikulturalisme belum bisa keluar dari perangkap gestalt. Ia dibangun berdasarkan asumsi adanya sebuah budaya pusat. Seperti kata James Donald dan Ali Rattansi: dalam praktek, multikulturalisme gagal mengenali hirarki kekuasaan dan legitimasi sehubungan dengan keberbedaan yang masih terus berlanjut; multikulturalisme mendefinisikan budaya lain (yang bukan pusat atau bukan ”budaya nasional”) dengan oposisi A : bukan-A, ketimbang pembedaan A : B, A : C, atau A : n …(Donald & Rattansi, 1992). “Bukan-A” adalah berarti – dalam praktek – adalah subordinat, perlu “disesuaikan”, “dididik” dan “dibina”.

Pandangan gestalt memerangkap karena ia luput menangkap kenyataan partikular. Individu, dengan segala kenyataan primordial dan non-primordial yang melekat dalam dirinya, adalah kenyataan partikular. Nasionalisme membawa orang-orang Madura ke Kalimantan. Di sana, atas nama Nasionalisme gestalt, orang Dayak dan orang Madura dituntut untuk meniadakan sentimen kesukuan. Tapi ketika terhampar masalah kongkret berupa jurang sosial-ekonomi, seorang Dayak awam – hampir secara instingtif – menengok kepada sesuatu yang ia rasa bagian dari dirinya sejak lahir: ke-“Dayak”-annya. (Barangsiapa beranggapan sentimen etnis, dan agama, sebagai “warisan lampau”, cobalah lihat bahwa massa yang terbakar di Situbondo, Tasik dan Kalimantan adalah kebanyakan kaum muda…)

Sentimen macam itulah yang dengan mudah dibakar, terutama ketika dikombinasikan dengan problem sosial-ekonomi-politik yang nyata, plus hadirnya “penyulut” yang pandai. Keberbedaan (primordial) akan lebih rawan jika ia ditekan-tekan, disembunyikan, atau secara naif dianggap minimal – bahkan dianggap tak ada – peran dan fungsinya dalam masyarakat. Itulah problem identitas yang menggayut di udara, dan sewaktu-waktu bisa meledak, baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial.

 

Menerima keberbedaan

Bukannya saya menyarankan primordialisme. Tapi manusia (individu, komunitas) selalu membutuhkan identifikasi dalam modes of being-nya. Kenyataan primordial adalah subyek identifikasi yang asasi, dan merupakan modal untuk membangun identitas. Identifikasi adalah sebuah titik berangkat bagi seseorang atau suatu masyarakat/komunitas dalam perjalanan untuk menemukan “Siapa dirinya?”

Dalam identifikasi tersebut, keberbedaan (difference) menjadi bagian yang penting. Pembedaan adalah cara yang paling mula untuk menegaskan garis dan warna identitas. Barulah setelah kontras garis dan warna itu ditemukan, harmonisasi antara berbagai difference, berbagai garis dan warna itu, bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah harmonisasi warna ada jika yang tersedia hanyalah satu warna belaka? Nasionalisme gestalt menuntut kita untuk meloncati aneka garis dan warna, lantas hidup dalam seragam.

Cara kita menangani difference akan menunjukkan kesiapan kita untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Sudah saatnya kita mengevaluasi kembali hidup berkebangsaan kita. Jika “bangsa” diikat oleh kesatuan-kesatuan khusus (misalnya, kesatuan geo-politis dan bahasa), sejauh mana kesatuan/penyatuan itu dapat bekerja; dan bagaimana kesatuan/penyatuan itu dilakukan? Apakah dengan menekan difference sekeras mungkin? Atau justru dengan mengapresiasinya? Lalu jika “bangsa” diikat oleh tujuan bersama, apakah “tujuan bersama” itu? Masih relevankah pengertian kita akan hal itu? Dan, lagi-lagi, bagaimana tujuan tersebut kita capai?

Pendidikan dasar kita adalah karikatur tentang betapa kaburnya materi kebangsaan kita bagi kebanyakan orang, dan betapa kekaburan itu menggagalkan hadirnya manusia-manusia dengan jati diri yang kuat. Kekaburan itu hanya menghasilkan sosok-sosok yang identitas mereka sebatas nomor KTP, sosok-sosok massa yang begitu rentan terhadap berbagai perubahan.

Lembaga pendidikan resmi kita mengajari anak-anak bangsa dengan seragam. Di sekolah umum mereka dilucuti dari kenyataan-kenyataan primordial mereka. Mereka diseragamkan: pakaian, cara berpikir, bahkan target-target (jangka pendek) pendidikan mereka – mereka ditempatkan dalam situasi di mana kepandaian matematika, misalnya, akan membuat seseorang dianggap lebih baik (mekanisme “juara kelas”), sedangkan kepandaian bermain suling tak berarti apa-apa. Kenyataannya adalah: tidak semua orang bisa menjadi “juara kelas”. Tapi karena itu satu-satunya nilai utama, maka berarti, secara realistis, lembaga pendidikan kita telah menghasilkan sekumpulan besar (mayoritas) anak-anak yang bukan juara kelas, anak-anak yang kalah.

Dalam situasi serba seragam, serba terpusat itu maka nasionalisme berhenti sebatas hafalan dan basa-basi. Ia tak lagi menyentuh masalah-masalah kongkrit manusia pelakunya. Dan ketika wacana-wacana lokal menggeliat ingin bangkit, nasionalisme menjadi serba canggung.

Saya kira sudah saatnya nasionalisme kita menerima difference apa adanya. Perlu ada pergeseran tekanan dari “Tunggal” menjadi “Bhineka”. Biar kita bersepakat untuk sama dalam hal-hal yang mendasar saja (misalnya, dalam hal geo-politis di pelataran internasional; atau kesamaan lingua franca bahasa Indonesia). Aneka warna kultur, ekspresi, dibiarkan beragam. Masalah nasionalisme kontemporer bukanlah bagaimana menghilangkan difference, tapi bagaimana mengatasi inequalities (ketaksetaraan/ketakmerataan) dan injustice.

Tentu saja, untuk masalah itu ada banyak sekali yang mesti kita lakukan.

 

Renungan

Masalah kerusuhan massa bukan cuma terletak pada sisi “kerusuhan” saja, tapi juga pada sisi “massa”-nya. Dan saya percaya bahwa “massa” seharusnya diperhadapkan dengan “identitas”: sosok individu – dengan jati diri yang kuat – adalah benteng kuat untuk menghadapi “massa”.

Di sisi lain: “Identitas tak pernah merupakan sebuah pusat yang tetap,” kata Avtar Brah (dalam Donald & Rattansi, 1992). Ia selalu berproses. Demikian juga dengan nasionalisme, jika ia ingin menjadi bagian dari identitas manusia-manusia pelakunya.

Written by hikmatdarmawan

February 7, 2016 at 6:01 am

Posted in Uncategorized

Nasionalisme Seolah-olah

leave a comment »

#arsip Pertama kali saya menulis untuk rubrik Opini media massa, dan dimuat, adalah pada 1993-1994. Saat itu, saya banyak menulis esai dan opini masalah kebudayaan, dengan fokus pada wacana kritis tentang Negara-Bangsa, Identitas, dan juga Islam dari sudut pandang kebudayaan. Yang ini, tulisan 1995, dimuat di rubrik Opini Republika. Tanggal, lupa. Jadi sedih mikir Republika saat ini. Juga: wah, ini tulisan waktu saya usia 25, ya. Sekitar 20 tahun lalu. Banyak yang telah berkembang, tentu. 

 

 

Tahun ini (1995), Indonesia semarak dengan peringatan 50 tahun kemerdekaannya. Menurut saya, lebih tepat jika dikatakan bahwa 50 tahun itu adalah usia “Indonesia” memiliki jasad wadag (yaitu, negara-bangsa Republik Indonesia). Sedangkan “Indonesia” sebagai sebuah konsep, telah lahir ketika terjadi konsensus kesatuan nasional pada Sumpah Pemuda 1928. Sementara pada tanggal 20 Mei 1908, yang biasa kita rujuk sebagai hari Kebangkitan Nasional, “Indonesia” belumlah lahir. Yang ada pada masa itu adalah kesadaran sekelompok (kecil) orang, di bumi Nusantara, bahwa kaum pribumi terjajah perlu memiliki sebuah identitas yang berbeda dari sosok identitas yang telah diterakan oleh kaum kolonial. Tapi justru di situlah semua ini bermula: pada kebutuhan akan identitas (kolektif maupun individual), yang merentang menjadi kebutuhan akan bangsa dan negara.

Maka nasionalisme memanglah masalah identitas sejak semula. Dan saat ini, masalah identitas terasa semakin sulit.

Identitas kebangsaan seringkali kita lekatkan pada dua hal: pada keberadaan negara-bangsa; dan pada budaya bangsa. Dalam kenyataan, pelekatan itu sesungguhnya ilusif, lebih merupakan pretensi yang diterapkan secara tendensius. Kedua konsep kunci tersebut tidaklah innocent, pemaknaan dan penggunaannya perlu dipersoalkan kembali.

 

Negara-bangsa

Ungkapan “saya orang Indonesia” umumnya, pertama-tama, berarti “saya warga negara Republik Indonesia”. Artinya, sebuah pelekatan identitas/identifikasi seseorang dengan sebuah negara-bangsa (nation state).

Tapi konsep negara-bangsa sedang menghadapi gugatan dari dua jurusan: dari jurusan konseptual dan jurusan kenyataan global kontemporer. Negara-bangsa adalah sebuah konsep pola organisasi politik modern. Negara-bangsa adalah sesuatu yang historis — ia hadir untuk menstrukturkan eksistensi orde internasional, yang dasar-dasarnya diletakkan sejak abad XVI di Eropa (Dorodjatun Kuntjoro-jakti, 1991). Orde internasional itu sendiri bermula dari sebuah asumsi teori ekonomi klasik mengenai kebutuhan akan adanya pembagian tugas ekonomi di dunia, agar terjadi pertukaran ekonomi antar negara (Arief Budiman, 1995).

Perkembangan ilmu-ilmu sosial kini berusaha semakin memahami nature negara-bangsa. Dalam usaha pemahaman tersebut, semakin tampak bahwa “bangsa” adalah sebuah simbol, ide, yang difungsikan untuk sebuah kebutuhan pragmatis: memberikan batasan, lokasi, bagi sebuah organisasi politik bernama negara. “Negara” sendiri, dalam kenyataan, tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang otonom, umumnya bercirikan birokrasi dan penguasaan kekuatan pemaksa (militer).

Negara amat berkepentingan untuk melestarikan eksistensinya. Satu hal lagi, negara juga amat berkepentingan dengan penguatan kapital. Secara historis, ini logis. Bukankah asumsi awal kehadiran negara adalah kebutuhan akan adanya orde internasional untuk memudahkan pengembangan ekonomi? Dalam praktek, khususnya di dunia ketiga, tampak pula bahwa negara sering menjadi partner kekuatan-kekuatan kapital internasional (seperti, berbagai korporasi multinasional dan negara-negara maju yang mendesakkan kepentingan-kepentingan industrialnya ke negara-negara kurang maju/berkembang dan terbelakang).

Maka negara tampil membedakan diri dengan masyarakat sipil (civil society). Kepentingan negara berhadapan dengan kepentingan masyarakat sipil. Jika kita paralelkan masyarakat sipil dengan sosok bangsa (personifikasi bangsa sebagai masyarakat), negara tampak berposisi dominan mengatasi bangsa.

Di sisi lain, ada perubahan mendasar yang sedang bergerak di dunia. Pola ekonomi internasional sedang berubah menjadi pola ekonomi global. Demikian juga pola-pola politik-sosial-budaya turut bergerak secara serius. Akibatnya, tumbuh saling ketergantungan di dunia. Ada yang menyebut fenomena ini dengan gejala desa buana (global village). Dunia seolah mengerut karena jarak-jarak terlampaui. Kenichi Omahe, kita tahu, malah menyebutkan bahwa tapal-tapal batas negara telah terlampaui.

Di titik inilah konsep negara-bangsa mengalami tantangan hebat. Globalisasi banyak membawa hal ‘aneh’: di satu sisi, penguatan sentimen dan fanatisme etnis, kebangkitan wacana lokal, post colonial (geliat penolakan/perlawanan terhadap wacana dominan) dan plural; di sisi lain, penguatan perasaan global dalam keseharian kita (misalnya lewat suguhan MTV, CNN, atau persoalan ekologi dan hak asasi manusia) telah menggamangkan wacana kebangsaan — tepatnya, telah menggamangkan identifikasi nasionalitas kita pada negara-bangsa..

Ironis. Kesadaran, kebutuhan, akan nasionalitas dalam upaya mengkonstruksikan sebuah identitas, menjadi mula perjalanan kelahiran sebuah negara-bangsa. Tapi dalam perkembangannya kemudian, pelekatan identitas pada negara-bangsa menjadi problematis dan ilusif.

 

Budaya bangsa

Masalah identitas budaya bangsa adalah persoalan yang lebih populer dari persoalan negara-bangsa. Untuk Indonesia, persoalan ini agaknya masih dihantui debat klasik polemik kebudayaan. Perbincangan tentang kebudayaan nasional (khususnya di kalangan birokrat dan para intelektual mapan) masih banyak berputar pada debat Ki Hadjar-Takdir: ke manakah kita arahkan orientasi kebudayaan nasional kita — ke Barat, atau ke Timur; modern, atau tradisional? Umumnya orang percaya bahwa jawaban terbaik adalah gabungan unsur terbaik keduanya; bahwa Barat-Timur bukanlah soal benar; bahwa modernisasi bukanlah westernisasi.

Tapi yang sering dilupakan orang adalah bahwa “kebudayaan nasional” dipandang secara taken for granted sebagai sebuah entitas yang utuh dan total. Dalam kenyataan, adakah entitas semacam itu? Bisakah kita menunjuk dengan pasti dan tegas, apakah “kebudayaan nasional Indonesia”? Tentu saja kita juga akrab dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Kita sepakat, ini juga secara taken for granted, bahwa keragaman adalah kekayaan kita. Toh dalam konteks “budaya nasional”, kita cuma ingin mengambil “puncak-puncak kebudayaan daerah”. Puncak-puncak. Ada asosiasi “pusat” dalam konsep ini — mungkin karena pengaruh wacana negara yang hegemonik.

Homi Bhabha, seorang pemuka wacana pascakolonial, melontarkan pembedaan menarik antara cultural diversity (keragaman budaya) dan cultural difference (keberbedaan budaya). Keragaman budaya adalah konsep yang dibangun dari asumsi tradisi liberal, khususnya relativisme filosofis dan asumsi-asumsi antropologis, bahwa kebudayaan adalah beragam dan keragaman adalah baik serta mesti dipentingkan.

Dalam praktik, menurut Bhabha, konsep keragaman budaya mengandung dua masalah: pertama, ia diterapkan sambil membangun sebuah aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat ‘tuan rumah’ atau budaya dominan; aturan main yang kurang lebih berbunyi, ‘budaya-budaya lain ini memang baik, tapi mesti bisa ditempatkan dalam jaring budaya kita.’ Artinya, (konsep) keragaman budaya diciptakan, sementara keberbedaan budaya dikurung. Masalah kedua, pada banyak masyarakat yang menganjurkan multikulturalisme, rasisme masih hadir dalam berbagai bentuk. Hal ini karena, menurut Bhabha, konsep keragaman budaya menopengi norma-norma, nilai-nilai dan berbagai kepentingan etnosentris.

Bhabha tentu saja melontarkan pandangannya dalam konteks Inggris, tempat ia tinggal kini. Di Inggris, masyarakat dan budaya Anglikan — ‘Inggris putih’ — adalah tuan rumah, dominan dan menekan. Kaum migran (seperti Bhabha, Salman Rushdie dan Hamid Algar), kaum hitam dan kaum perempuan sedang menggeliat melawan tekanan budaya dominan, budaya pusat tersebut. Dalam rangka geliat perlawanan itulah, perlu ada kesadaran akan keberbedaan budaya; kesadaran bahwa dalam kenyataan sosial, budaya-budaya yang berbeda berada dalam kondisi tak-saling-imbang, sehingga perlu ada semangat keberpilihan dan ke-lain-an (otherness).

Bukan berarti Indonesia aman dari masalah yang diungkapkan Bhabha. Beda memang dengan Inggris, Indonesia tak memiliki budaya nasional yang sudah ‘jadi’. Tak ada sebuah budaya nasional yang secara tegas menjadi tuan rumah di negeri ini. Di sisi lain, kemajemukan adalah sesuatu yang akrab dengan kita — lebih dari Inggris dengan problem multikulturalnya yang baru menguat belakangan ini saja.

Toh jawaban kita terhadap problem kemajemukan begitu tipikal. Kita menyandarkan diri pada ide keragaman budaya: bahwa kemajemukan (budaya) tersebut dibiarkan, diakomodir, sepanjang berada dalam sebuah common ground bernama budaya nasional. Padahal kita tahu, “budaya nasional” masih merupakan bayang-bayang yang belum terpegang (bahasa halus-positifnya: masih cita-cita).

Maka demikianlah, budaya nasional adalah sebuah pretensi.

 

Ironi, potensi

Seorang pengamat yang membandingkan problem kultural di Amerika dan Indonesia, William H. Frederick, pernah mengungkapkan hal menarik: ide nation atau “kepribadian nasional” menurut sifatnya adalah samar-samar, idealistis dan romantis; pada saat orang terlalu keras mencoba mendefinisikannya, ia menghilang. (Prisma, 1982).

Upaya terlalu keras mendefinisikan nation bisa jadi dilakukan dua pihak yang berbeda (bahkan berlawanan) sisi: mereka yang ketat dan rigid bersikap konservatif-konvensional dalam memandang masalah kebangsaan; dan mereka yang terlalu ingin kritis, sehingga terjebak menjadi ‘oposan kronis’ (yang penting beda dan protes!) dalam berkebangsaan.

Yang imbang mungkin mendengar kembali suara menyejukkan Soedjatmoko, misalnya, yang berkata bahwa nasionalisme adalah learning process. (Soedjatmoko, 1988) Nasionalisme kebanyakan kita kini mungkin saja masih nasionalisme seolah-olah, yaitu nasionalisme yang masih terlalu menyandarkan diri pada pretensi dan ilusi. Tapi nasionalisme adalah juga sebuah niat. Dan agama mengajarkan bahwa niat mesti selalu diperbarui –supaya tetap segar dan konsisten.

 

Written by hikmatdarmawan

February 5, 2016 at 3:26 pm

Posted in Uncategorized

YANG LISAN, YANG LIYAN

with one comment

#Arsip Ulasan saya atas novel Hujan Bulan Junikarya Sapardi Djoko Damono. Dimuat di majalah Tempo edisi 10 Agustus 2015. Saya unggah di sini, yang belum diedit oleh redaksi, semata karena memang ini file yang saya punya. Silakan menikmati.

Foto diambil dari astrikusuma.com.

Foto diambil dari astrikusuma.com.

Hujan Bulan Juni: Novel, Karya: Sapardi Djoko Damono, Penerbit: Gramedia, 2015

Salah satu puisi yang sangat popular beralihwahana jadi novel. Sebuah pergulatan bahasa yang cukup mengesankan.

Penyair Sapardi Djoko Damano agaknya setabah hujan dalam puisinya yang terkenal itu. Setidaknya, dalam menghasilkan novel ini, sang penyair mendada dua keadaan yang sekilas tampak berada di luar wilayah nyamannya sebagai seorang penyair senior.

Pertama, novel Hujan Bulan Juni ini terjun bebas dan mungkin setengah nekad masuk ke pusaran deras bahasa lisan zaman kini yang pathing seliwer dengan bahasa slang dan alay yang pakemnya bergonta-ganti dengan cepat, serba-pesan teks (texting) dari gawai ke gawai, percakapan-percakapan gaduh di media elektronik dan media sosial, serta kepercayaan yang makin lama makin menjauh dari kata menuju permainan simbol-simbol visual macam emoticon dan meme.

Kedua, novel ini juga mencoba menyelami alam pikir zaman sekarang, khususnya kalangan mudanya. Sarwono, tokoh utama novel ini, adalah dosen muda Antropologi UI yang sering diledek “zadul” atau “zaman dulu” oleh Pingkan, pacarnya (ah, tak jelas benar apa betul ia “pacar” Sarwono, walau polah mereka jelas “pacaran” dan malah mau menikah segala). Pada Pingkan lah, sudut pandang dunia muda itu diwujudkan oleh novel ini.

Untuk soal kedua, soal gambaran “dunia muda”, Sapardi memanfaatkan benar keleluasaan novel untuk mencipta dunia rekaan yang pas dengan maksud sang pencipta/pengarang. Dalam perkembangan penulisan fiksi sekarang, tak penting benar kesesuaian mutlak dunia rekaan dengan dunia faktual di luar sebuah karangan. Apakah benar, atau benarkah nyata, dunia anak muda yang pembaca temui sehari-hari sama seperti gambaran dunia Pingkan dalam novel ini? Tak penting.

Yang penting adalah apakah sang pengarang mampu menggambarkan dunia rekaannya dengan tuntas, dan logis di dalam dirinya sendiri. Sapardi memilih cara membangun ketuntasan dunia Hujan Bulan Juni bukan bertumpu pada plot, adegan, atau deskripsi dunia eksterior yang detail, melainkan pada kelincahan petualangan interior atau pergolakan batin para tokohnya. Dengan kata lain, Sarwono adalah tokoh yang lebih banyak bertanya-tanya, berpikir, sibuk menanggapi kejadian-kejadian di luar dirinya atau yang menimpa dirinya secara internal.

Tak ada kejadian luar biasa dalam novel ini. Atau, novel ini memperlakukan berbagai kejadian penting dalam hidup tokohnya sebagai biasa-biasa saja. Bukan berarti Sarwono, Pingkan, serta tokoh-tokoh pelengkap lain dalam cerita ini, cuma sibuk melamun saja di dalam kamar. Mereka aktif. Sarwono peneliti yang andal, berbulan-bulan pergi ke Timur Indonesia untuk penelitian Antropologi. Pingkan pun aktif, juga dalam berhubungan dengan lelaki. Malah gadis campuran Menado-Solo itu seakan jadi perebutan cinta di Solo, Jakarta, Manado, Kyoto. Mereka juga aktif bercakap, lewat lisan, lewat khayalan, lewat pesan-pesan WA (Whatsapp, aplikasi komunikasi gratis yang popular di ponsel).

Demikianlah, maka dunia Hujan Bulan Juni adalah dunia persilangan kata –yang diucapkan atau yang dipikirkan para tokohnya, yang terlintas pada diri para tokohnya atau pun yang memintas sebagai suara narator entah siapa yang di beberapa bagian nyelonong saja. Maka, di sinilah kita gamblang melihat penghadapan sang pengarang dengan soal pertama di atas: sebuah dunia babel digital, dunia kelisanan sekunder sebagaimana pernah ditulis oleh Sapardi dalam buku esainya yang sangat penting, Alih Wahana (Editum, edisi revisi, 2014).

Sapardi (2014) mengurai tentang dunia kelisanan primer dan kelisanan sekunder. Kelisanan primer ada ketika zaman manusia berbahasa lisan tanpa terikat pada tulisan. Kelisanan sekunder terjadi ketika dunia bahasa sudah terpaku pada keaksaraan, pada dunia tulisan. Tapi, meminjam sedikit dari Marshall McLuhan, Sapardi menekankan bahwa di masa bangkitnya media elektronik, kelisanan sekunder menjadi langgam komunikasi yang semakin utama.

Dalam kasus Indonesia, terjadi kemusykilan bahasawi yang menghadang para pengampu budaya tulisan –termasuk pengarang novel dan penyair modern kita. Saat ini, kita mengalami masa ketika bahasa lndonesia yang dipraktikkan secara lisan dalam masyarakat kita seakan berjalan semakin jauh dari bahasa tulisannya. Malah, yang kita lihat dalam novel-novel remaja, chic-lit, dan metro-pop, bahasa tulisan fiksi arusutama kita kini tunduk patuh pada yang lisan.

Bayangkan dilema pengarang kita sekarang yang hendak menjunjung bahasa Indonesia yang baik: rentan sekali ia dituduh berbahasa “kaku” dan “tak sesuai kenyataan”. Pernah ada siasat seperti yang tampak dengan mahir digunakan oleh SM. Ardan pada 1960-1970-an untuk menangkap otentisitas kelisanan masyarakat Betawi dalam cerpen-cerpennya: menjaga narasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan membiarkan dialog-dialog dalam bahasa Betawi “jalanan”. Kini, siasat macam itu seperti tak dianggap memadai lagi oleh penerbit dan editor novel-novel popular kita.

Di dunia fiksi popular kita saat ini, tulisan lah yang tampak lebih banyak terikat oleh kelisanan. Dan Sapardi, terasa benar lewat novel ini, mencoba menanggapi kemusykilan itu dengan tanpa penghakiman dan angkuh. Ia lebih mencoba menjadi setabah, sebijak, dan searif hujan dalam puisi terkenalnya itu dalam menghadapi kemusykilan itu.

Novel Hujan Bulan Juni merengkuh saja kata-kata lisan yang biasa diucap dalam keseharian WA dan ngobrol kita saat ini. Sapardi menjajarkan begitu saja kosa kata slang, campuran bahasa asing, dengan khasanah kata dalam dunia tulisan yang telah lama jadi bahan kepenyairannya. Dengan rendah hati, dengan kehendak memahami. Novel ini tak berat hati membaur ungkapan seperti “Garing banget” atau “Aku crop nanti” dalam aliran naratifnya.

Aneka bahasa hadir selayak dunia lisan sejati Indonesia kita masa kini: bahasa slang, bahasa Inggris-campuran-Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Menado, bahasa resmi, bahasa ledekan, rujukan-rujukan budaya pop (seperti Shrek atau selfie), semua setara, semua (dianggap) bermakna. Yang manis gombal dan yang cendekia memikir budaya, sama saja tempatnya di novel ini.

Di beberapa tempat, sang penyair menyatakan diri lewat litentia poetica-nya: tiba-tiba saja, misalnya, di halaman 44-45 dan 124-125, narasi menggumamkan kata demi kata dalam kalimat demi kalimat tanpa titik tanpa koma dan memuncak di ujung-ujung paragraf. Kadang, bahasa percakapan sehari-hari menyeberang begitu saja jadi bahasa dongeng (halaman 52-55).

Novel ini semacam peta kata yang berkerumuk, rekaman sebuah pikiran yang cemas dan dikerubuti keberlimpahan rujukan dari seluruh penjuru dunia, yang menyamar sebagai sebuah cerita yang enteng dan cengeng. Dalam kerumuk dan cemas itu, sebuah motif berulang. Sarwono selalu risau oleh kenyataan liyan. Pingkan adalah liyan (“the other“) karena dia Solo sekaligus Menado, sekaligus bukan-Solo dan bukan-Menado. Begitu juga ibu Pingkan, begitu juga ternyata ayah Pingkan.

Lalu Pingkan ke Kyoto, menikmati sajian dunia liyan sebagai liyan. Apakah di zaman sirkulasi orang, barang, dan gagasan secara global begitu mudahnya, kita menjadi begitu mudah pula saling me-liyan-kan orang lain? Sarwono lebih ajeg sebagai orang Jawa, tapi pun ia tak lagi yakin akan apa itu “Jawa”. Ia memelajari budaya liyan di seluruh pelosok Indonesia. Ia sendiri pun, yang mengimani puisi, sering merasa diri liyan. Apakah ini dunia kita kini? Kita saling me-liyan-kan, sehingga kita selalu berisiko saling mengasingkan? Apakah lantas cinta adalah jawaban? Atau persoalan?

Novel ini agaknya tak hendak memecahkan persoalan-persoalan itu dengan tuntas. Ada memang sebuah iman pada puisi, seperti tampak dengan wagu dinarasikan Sarwono, di bagian awal novel ini. Puisi pun jadi klimaks novel Hujan Bulan Juni. Paling tidak, puisi tak sekadar diletakkan di ujung cerita, tapi juga diperlakukan sebagai sebuah puncak cerita. Seakan sebuah pernyataan dari sang pengarang, bahwa setelah ia berupaya memahami gebalau bahasa zaman kini, ia akhirnya menyimpul bahwa pada puisi lah bahasa-bahasa akan pulang.

Mungkin pula novel ini menyiratkan, tanpa menyuratkan, bahwa dalam puisi, sebuah Diri tak perlu lagi merisaukan takdir liyannya. Dalam puisi, cinta yang selalu wagu dan cemas akan menemukan pengungkapan finalnya. Dalam puisi, yang lisan dan yang liyan tak perlu dirisaukan lagi. Ini, sekali lagi, semacam iman. Ini pula yang membuat novel ini rentan menjadi liyan dalam dunia literasi Indonesia masa kini.

Misalkan novel ini dianggap gagal sebagai novel, ia mengandung kegagalan-kegagalan yang menarik. ***

Written by hikmatdarmawan

September 5, 2015 at 7:06 pm

TIGA MIX-TAPE

leave a comment »

cassette art, by jess wilson. (jesswilson.co.uk)

cassette art, by jess wilson. (jesswilson.co.uk)

1985

Angkot biru ke arah Pondok Labu, dan radio di dashboard buluk, bersuara serak menggunting tak rapi selimut malam yang baru saja membungkus Pasar Minggu.

Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja


Selalu tersipu, rawan sikapmu di balik kemelutmu


Di remang kabutmu, di tabir mega-megamu


Ku melihat dua tangan di balik punggungmu

Satu orang penumpang, bapak kurus berkumis hampir Jampang duduk di kursi depan. Dua penumpang di belakang, selain aku, seorang pemuda kerempeng sepertinya mahasiswa (lengan kemejanya di linting sampai hampir ketiak, dua kancing atas dibiarkan terbuka, membawa dua buah buku bacaan tebal yang lecek), mukanya tampak bosan. Dan seorang lelaki berkopiah dengan wajah sepertinya selalu di ambang nyengir mengangguk-angguk mengikuti lagu yang telah kelamaan ngetop itu.

Aku yang paling kecil di angkot itu, jelas. Anak seusiaku, apalagi berkacamata cukup tebal (minus 3,5 kanan dan kiri) dengan bingkai kotak, kurus dan tirus, pantasnya sedang mengerjakan PR Matematika. Ini hari Minggu, besok adalah hari upacara. SMP-ku favorit di daerah Pasar Minggu. Artinya, peraturan sekolah yang galak. Dan, benar juga, ada PR Matematika. Terserahlah. Aku tak bisa berpikir.

Madu, di tangan kananmu. Racun, di tangan kirimu

Aku tak tahu mana yang akan kauberikan padaku

Madu, atau racun? Di benakku, aku menyanyikan bait itu untuk Reni. Sialan. Lagu Bill & Brod itu mulai masuk ke otakku. Aku penggemar musik hard rock, agak nista lah hapal, apalagi sampai merasa tersuarakan, oleh lagu itu. Tapi, ah, aku memang merasa lagu itu adalah perasaanku saat ini kepada Reni.

Dia manis. Reni. Dia bahkan cantik. Tapi, dia tak manja. Gadis berambut panjang, hingga bagian pantat lebih sedikit. Selalu dikuncir. Senyumnya menerbitkan lesung pipit. Dia tak manja, tapi dia bisa membuat bocah lelaki macamku merasa lelaki –ia gadis yang bisa kubayangkan sebagai perempuan. Hm. Apa sih, yang kupikirkan ini.

“Cilandak! Cilandak!” Sopir angkot berteriak, menawarkan jasa. Baru sampai SMA 28, angkot berjalan perlahan.

Reni adalah gadis pertama yang kuajak menonton. Betapa gemetar, waktu aku mengajaknya lewat telepon umum. Nonton film Witness, yang bintangnya Harrison Ford. Acara Prambors Putar Film di bioskop Kartika Chandra. Dengan merasa nekad, aku beli tiket di tempat jualan tiket Ibu Dibyo, Blok M. Tanpa tahu, apa Reni mau kuajak menonton. Ternyata dia mau, lepas dari suaraku yang sedikit gemetar sewaktu meneleponnya.

Lalu, aku jadi berani main ke rumahnya, beberapa kali. Termasuk tadi. Tapi, tadi, aku rada canggung. Reni yang manis. Kudengar dia dekat dengan temanku, Tedi. Waduh. Mana bisa aku bersaing dengan Tedi? Aku jadi kehilangan obrolan dengan Reni, mengingat kabar ini. Mau tanya, tapi tak berani. Kenapa aku tak berani? Ini Tedi. Dia gitaris rock, tampangnya kayak Amy Search.

Yang paling tak bisa kusaingi, dia anak yatim piatu, tinggal di Rumah Yatim di daerah Pasar Minggu, tak jauh dari rumah Reni. Mencari uang dengan main band di Ancol, dan membetulkan gitar listrik atau sistem suara buat panggung. Tapi, mengapa Reni kemarin-kemarin mau menerimaku bertamu, ngobrol berjam-jam? Apa dia sedang mempermainkanku? Tangan di belakang punggungnya, ada madu dan ada racun kah? Aku tak tahu mana yang akan kauberikan padaku….

Tapi radio serak itu sudah beralih ke lagu lain. Lagu Iwan Fals. 22 Januari. “Cilandak, Labu! Cilandak, Labu!” Seorang perempuan paruh baya naik. Sopir ikut menyanyi di bagian yang bagiku terasa sangat lelaki itu:

Jalan berdampingan

tak pernah ada tujuan

Apakah Reni pernah jalan tanpa tujuan dengan Tedi? Mungkin saja. Aku cemburu. Ini racun. Aku sesak napas. Aku ingin memegang tangan Reni, menggenggamnya lama-lama, sekali saja. Tidak cuma bicara-bicara. Apa yang dilakukan Reni dengan Tedi jika mereka berduaan? Aku sungguh kurang lelaki. Aku tak berani mengatakan perasaanku. Aku masih bocah, padahal aku banyak membaca bacaan dewasa.

Memangnya, apa perasaanku?

“Labu, Labu!” Sopir yang serak, menimpa radio serak yang sedang mengudarakan sapaan penyiar. Ada permintaan pendengar, kiriman lagu dari Dedi di Kalibata untuk Neti di Gang Klingkit, Saharjo, dengan ucapan, “kapan ke air terjun lagi?” Sudah sampai Cilandak Dua, sebentar lagi aku harus turun.

“Depot Es, Bang! Kiri!”

Aku turun. Membayarkan seratus rupiah, merasa wajib menerangkan, “Pelajar, Bang!” Aku masuk gang. Dekat rumah Pak Haji Sanih, yang punya warung nasi uduk dan depot es batu, Pak Joko dan Pak Warso sedang asyik mengobrol di bangku kayu warung. Pak Joko menyapaku, “Dari mana malem-malem…pacaran, ya?” Lalu ia ketawa. Aku cuma menggumam, “Ah, enggak, Om….” Pak Joko dan Pak Warso (dia marinir, hampir pensiun) lanjut ngobrol soal mayat yang diduga korban Petrus (Penembakan Misterius) di Ragunan kemarin malam.

Di rumah, hanya ada Mamah. Adikku, Rusdi, sedang menginap di rumah Uwak Dedi, di Jalan Radio Dalam, ingin bermain dengan para sepupu kami dari Uwak. Papap pasti sedang di rumah istri mudanya, di Condet. Ada kesepakatan diam-diam di rumahku, untuk pura-pura tak tahu bahwa Papap sudah kawin lagi. Mamah menyuruhku makan, dan mandi. Sayur bening pakai jagung manis, dengan lauk ikan tongkol balado. Aku makan, Mamah sholat. Aku malas mandi, jadi langsung ke kamarku (Papap mengontrak dua petak sekaligus jadi rumah kami), langsung masuk ke rutinku selama 2-3 bulan belakangan: melamun.

Radio kunyalakan. Radio yang tak akan memutar Madu & Racun. Sudah kubilang, seleraku hard rock. Sebetulnya, ya segala macam musik rock sih. Tapi, tak ada radio yang memutar musik rock jam segini. Harus pasang kaset di tape deck. Hanya, ini sudah malam. Dinding rumah petak kami batako yang kopong di tengah. Suara mudah melewati dinding, ke tetangga. Sebaliknya, tetangga pun jika sedang berisik menyetel kaset Eddy Silitonga atau Panbers atau, ya, Bill & Brod, akan merembes ke kamarku.

Pilihan kedua, putar radio. Musik pop Barat. Musik Jazzy Indonesia. Atau, diam-diam aku suka juga setel radio bermusik Adult Contemporary. Malam begini enak juga, tak perlu disetel kencang volume radio. Kalau sudah dini hari, dengar radio putar kelenengan wayang kulit juga senang. Malam ini, aku merasa lagu pop. Reni, bisa kuajak bicara apa saja. Waktu seperti terbang. Lalu, seluruh ekspresinya terbawa-bawa ke kamar ini. Aku coba membaca, apa saja yang terjangkau dari serakan buku, majalah, koran, komik, dan buku-buku gambar. Dan kaset-kaset.

Koran kemarin memuat berita tersangka pembom Borobudur. Ada yang bilang, itu terkait peristiwa Priok tahun lalu. Ada yang bilang, itu terkait dengan Revolusi Iran. Macam bahan cerita buat seri petualangan dari Bung Smas atau Jokolelono saja. Aku menelusuri huruf-huruf berita dengan malas. Aku tak hendak mengkhayal bertualang melawan penjahat. Aku ingin mengkhayalkan si manis Reni, tangannya seperti awan, menggamitku di tepi kali yang jernih. Ih. Bersentuhan dengan kulit perempuan selalu hal besar buatku. Aku belum menyentuh Reni. Baru berkhayal saja.

Apa Reni dan Tedi pernah bergenggaman tangan? Duh. Aku tak pernah nyaman bersaing. Apalagi soal beginian. Aku pasti kalah. Pasti. Tedi. Anak band. Anak yatim piatu. Macam tokoh di film roman saja, ia. Tapi, aku ingin menggenggam tangan Reni. Sekali saja. Kulihat koleksi kaset-kasetku. Ah, ya. Jika tak bisa bicara, kukirim saja pesan cintaku lewat lagu-lagu. Jelas aku kalah dalam soal musik dari Tedi. Aku cuma pendengar musik, dia pemain musik. Pemain.

Tapi, lewat musik, setidaknya perasaanku pada Reni bisa lebih berbunyi, ketimbang lewat kata-kata yang tak juga terucap. Aku bangkit dari kasurku yang kisut. Pukul 8.12. PR Matematika biarlah besok kusalin dari Anggia pas istirahat pertama. Atau, pas pelajaran Geografi, gurunya toh cuma gemar mencatatkan pelajaran di papan tulis untuk kami salin. Malam ini aku akan menyusun rekaman lagu-lagu untuk Reni. Kamis, sepulang sekolah, akan kubawa susunan itu ke Aldiron, minta direkamkan jadi kaset.

Aku jadi bersemangat. Aku menyusun lagu-lagu agar pas untuk kaset C-60, enam puluh menit. Biasanya dua belas lagu, pas. Enam sisi A, enam sisi B. Kira-kira begitu. Tak bisa kususun berdasarkan seleraku. Musti kubayangkan apa yang cocok bagi Reni, si manis si cantik. Lagu pop. Sesekali kusisipkan yang seleraku, lagu cinta dari grup rock. Yang Barat saja.

Karena sepertinya semua seluk beluk cinta sudah ada lagunya, aku tak pernah kekurangan lagu untuk menyusun perasaanku kepada Reni. Tapi, aku lebih dituntun oleh musik sebuah lagu, bukan oleh syairnya. Aku lamban untuk hafal syair lagu.

Baiklah. Riangnya cinta. Hasrat bercampur heran. Melayang. Berenang dalam perasaan. Banyak lagu bisa menggambarkan itu. Kenapa aku menulis Mermaid (Tatsuro Yamashita)? Bukannya Head Over Heels (Tears for Fears) saja yang lebih keren? Atau, lagu-lagu cinta yang gagah lainnya macam dari The Police atau Led Zeppelin, atau Without Your Love-nya Roger Daltrey. Eh, boleh juga, Daltrey. Mungkin juga Rod Stewart, First Cut is The Deepest? Hm. Kok pahit ya, judulnya. Aku membayangkan Reni. Dan Tedi. Baiklah, Rod Stewart masuk.

Tentu saja sebuah mixtape untuk mengungkapkan perasaanku pada Reni harus memuat Deborah dari Jon Anderson dan Vangelis. Bukan soal liriknya. Aku toh tak terlalu ngeh, atau perduli, apa liriknya. Musiknya yang kurasa mewakili cinta. Malam dengan gelembung sabun dan pelangi, ruangan dengan lagu itu akan terasa enteng, melayang.

Aku melayang. Menembus atap seng rumah petakku. Terus ke atas, panorama Cilandak yang sedang lelap. Tukang sekoteng lewat di gang depan rumahku. Malam memekat, bulan ngumpet di balik awan. Udara yang tipis. Aku seperti layangan tanpa benang, mencari-cari arah ke rumahnya. Lagu-lagu kenangan ayahku melintas. Melody Fair, Bee Gees. Atau In The Morning? Dan gambaran pagi kota modern di Inggris dalam film Melody. Tapi, ini malam, bukan pagi. Dan malam ini, aku suka seluruh lagu di album duet Barbara Streissand dan Barry Gibb. Streissand aroma Bee Gees era kiwari. Gitar listrik ringan, vokal falsetto lelaki brewok. Malam ini aku suka Run Wild.

I wandered into your wonderland

With eyes open wide

You turned me into your yesterday

Entah mengapa, aku yakin sekali bahwa aku tak akan bisa mendapatkan Reni.

1998

Mei

Aku terbangun mendadak di kamar kos dengan keringat kuyup. Jakarta sedang mimpi buruk. Aku tidur dengan berita penembakan mahasiswa Trisakti kemarin. Aku ingin menulis sesuatu, tapi kata-kata tak ada yang cukup. Insting wartawanku mengendus sesuatu yang mengerikan. Tapi, aku tak bisa mengikuti instingku itu jadi penyelidikan jurnalistik yang memadai, aku cuma wartawan kesenian.

Kesenian rasanya tak berguna dalam cekam ini. Semalaman Jakarta sudah diselimuti penantian yang cemas. Sesuatu akan terjadi. Perlahan, matahari yang merembes lewat jendela kos menjamah kesadaranku. Kulihat jam di dinding, pukul 10.16. Petak-petak kos terasa sunyi. Tak ada suara orang mandi, tak ada musik keroncong dari kamar Bachrul. Semua sudah berangkat kerja, atau mengajar, atau kuliah, agaknya.

Tita. Aku ingin sekali mengobrol lagi dengan Tita, walau semalam sudah menelponnya selama hampir satu jam. Satu jam hanya sebentar. Selama beberapa bulan ini, aku sering menelpon sampai dua atau tiga jam. Sekarang saat yang tepat ke telepon umum terdekat dari kos. Biasanya, kosong. Aku menggapai celana jeans-ku yang teronggok di lantai. Kurogoh kantong kanan dan kiri. Enam koin seratus rupiah, tujuh koin lima puluh rupiah. Cukuplah. Dan masih ada enam belas ribu rupiah, masih cukup juga untuk makan di warung Indomie sebelah telepon umum.

Aku cuci muka sebentar. Air terasa tiris di wajahku. Hampir pukul sebelas. Aku keluar pagar kos. Kugembok, soalnya sudah tak ada orang dari sepuluh kamar kos-kosan itu. Sepuluh kamar yang mengelilingi taman kecil, sekaligus tempat menjemur pakaian. Empat kamar mandi di luar kamar kos. Dua sudut untuk dapur bersama. Satu pagar tembok dengan pintu besi. Seperti penjara.

Di luar, matahari yang meninggi memijat dan mencubit kulitku. Kulewati warung rokok Mas Jo. Radio diputar keras, Mas Jo dan seorang pembeli yang duduk di bangku kayu tampak menyimak. Kudengar sekilas. Penyiar membahas penembakan mahasiswa Trisakti kemarin, sambil terasa takut-takut terbawa suasana jadi protes. Penyiar itu terasa agak terlalu berusaha agar semua pihak menenangkan diri.

Sampai ke telepon umum, segera kutekan nomor telepon rumah Tita. Tak ada jawaban. Dua kali aku mencoba. Hanya dengung teratur di telingaku yang berarti dering nun di ujung sana. Seorang bertampang mahasiswa berdiri di belakangku. Aku mulai gelisah. Ketika percobaan kedua tak disahut pula, aku menyisih dari telepon umum, dan ke warung mie instan. “Bang, rebus satu, ya. Rasa soto. Ya, pakai telor.” Semalam, Tita tak berkata akan pergi ke mana-mana. Ini bukan hari dia ke kampus. Kuperhatikan si tampang-mahasiswa masih menelepon.

Dua orang lain duduk di warung. Yang satu minum kopi, yang satu asyik makan gorengan. Bang Rosid pemilik warung menyiapkan mie instan rebusku sambil ngobrol dengan dua orang itu. “Saya denger tadi, udah ada yang rame-rame tuh. Pasar Minggu ada yang bikin rusuh. Lempar-lempar batu. Malah katanya sudah ada yang ngejarah. Ini, Bang,” Bang Rosid memberiku pesananku. “Katanya juga, tempat laen rusuh juga. Si Hamid bilang, di Jatinegara juga….”

Setelah tandas mie instan rebusku, aku mencoba lagi menelepon. Koin masuk, dengung nada panggil di telingaku. Tak juga ada jawaban. Aku matikan, ceklek, koinku keluar. Aku mondar-mandir dengan gelisah. Jam di warung tadi menunjuk pukul sebelas lebih dikit. Aku harus mencoba lagi.

Kali ini, dalam dengung nada panggil yang keempat, telepon di ujung sana segera diangkat. Bukan Tita. Ibunya, yang mengangkat teleponku. “Ke kampus, Tante? Oh, bukan yang Depok? Salemba? Dekat, ya, Tante. Saya nanti telepon lagi, boleh?”

Ada apa di Salemba? Aku bisa menduga ada apa di situ hari ini. Salemba masih jadi tempat simbolik perlawanan mahasiswa. Tapi, semalam, Tita tak berkata apa-apa soal akan pergi ke Salemba. Aku merasa harus menyegarkan diri. Aku berjalan ke kos, melewati warung Mas Jo. Penyiar yang cemas itu masih bersuara di radio Mas Jo, menyarankan agar semua pendengar selalu berhati-hati dan menahan diri. Di kos aku segera mandi, mengguyur perlahan kepalaku dengan air dingin.

Ya, aku cemas. Tita telah mengisi hari-hari sepiku dengan obrolan-obrolan menyenangkan. Dia tujuh tahun lebih muda dariku. Sangat belia. Tapi, dia mampu mengimbangiku dalam percakapan-percakapan panjang kami. Maaf saja, mungkin aku memang sedikit sombong dalam soal ini. Aku seorang penulis. (Aku lebih menganggap diriku sebagai seorang penulis, dan pekerjaan sebagai wartawan hanyalah alat bagiku untuk tetap menulis.) Boleh jadi, ini salah satu pekerjaan dengan risiko kesepian paling tinggi.

Salah satu sebabnya adalah, sukar bagi seorang penulis untuk bicara biasa-biasa saja. Bisa saja, tapi sukar –bicara hal-hal remeh seperti cuaca, harga-harga sayur, tagihan-tagihan, hasrat ingin membeli mobil merk terbaru, kisah perceraian bintang sinetron, banyak hal, bisa saja kuobrolkan, tapi selalu dengan sedikit rasa palsu. Lebih baik, menghindari percakapan sama sekali. Paling tidak, itu yang kurasakan.

Apa yang pernah dirasakan oleh para penulis modern sejak Sutan Takdir, Asrul Sani, Sitor Situmorang, Seno Gumira Ajidarma, hingga Afrizal Malna, rasa asing di tengah masyarakatnya sendiri, ternyata karib juga kurasakan –aku, seorang penulis gurem yang hanya mampu jadi wartawan kesenian sebuah majalah nasional dengan oplag tak sampai 20 ribu tiap edisi.

Itulah mengapa ketika aku menemukan Tita, seorang mahasiswi jurusan Sastra Prancis, teman dari temanku (seorang perempuan berjilbab aktivis Islam kampus yang gemar bergaul dengan para senior), dan merasakan dia bisa diajak ngobrol apa saja tanpa jadi menjemukan, aku merasa senang sekali. Kami bisa bersama menertawakan dunia. Dalam tiris air kamar mandi yang mengguyur kepalaku, aku makin merasakan betapa berharganya obrolan-obrolan kami selama ini.

Sesudah segar, aku nyalakan televisi. Berita siang. Ada kerusuhan di beberapa tempat yang mulai terpantau. Aku harus menelpon Tita. Aku semakin mencemaskannya. Ke mana Tita?

Pertanyaan itu tak juga terjawab ketika aku menelepon rumah Tita lagi. Ibunya bilang, Tita belum pulang. Aku semakin gelisah. Kamar kos semakin terasa jadi penjara. Aku harus pergi. Ke mana? Ke Salemba? Apa bisa aku menemukan Tita dalam keramaian yang kuduga sedang terjadi? Atau… Ya, bagaimana jika aku ke radio Delta saja. Dekat Salemba. Seminggu sekali, aku siaran di situ, membicarakan kesenian Indonesia. Para penyiar dan awak radio itu praktis telah jadi temanku juga. Pukul satu lewat. Naik kereta, mungkin akan tiba di Cikini dalam waktu kurang lebih sejam.

Di stasiun UI, para calon penumpang ke arah Bogor tampak agak menumpuk. Tampak wajah-wajah mereka gelisah. Atau itu bayanganku saja? Pandanganku pada orang lain bukankah lebih sering cerminan perasaanku saja terhadap dunia? Yang ke arah Kota, agak lebih sepi. Hm. Apa itu, pengumuman di pengeras suara dari awak stasiun. Agak tak jelas. Ada kebakaran di Pasar Minggu? Di sekitarku, para calon penumpang yang menunggu kereta terdengar mendengung bercakap-cakap dan suara saling timpa, tak jelas di telingaku. Yang kurasa jelas, wajah-wajah yang tampak berubah cemas. Apa yang terjadi? Tita, apakah kau tak apa-apa?

Pengumuman lagi. Kereta ke arah Bogor akan tiba. Dan kulihat dari arah utara: kereta dengant tumpukan manusia di atapnya. Aneh. Ini bukan jam pulang kerja. Kenapa penuh sampai ke atas atap kereta? Makin dekat, nyatalah bahwa kereta bukan sekadar berisi penumpang biasa. Banyak dari mereka tampak sedikit kesurupan, berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk para calon penumpang di peron. Banyak yang membawa barang-barang. Ada satu remaja botak dan dekil memegang sebuah sepeda gunung yang masih dalam plastik, tertawa-tawa dan berteriak, “Oy, ke Pasar Minggu sana! Niih…Niiih! Gue dapet ini!”

Lalu pengumuman lagi, seruan agar para penumpang menjaga ketertiban, dan kereta dari arah Bogor akan tiba sebentar lagi. Kedua kereta berpapasan, lalu kereta ke Kota berhenti. Aku naik gerbong keempat dari gerbong masinis. Para penumpang saling bicara, bertukar heran, kabar-kabar bersimpang-siur di udara, menggumpal dan memberai.

“Matahari kebakaran…”

“Yang di Pasar Minggu?”

“Di Jatinegara juga, katanya…”

“Cikini tuh, banyak yang bakar-bakaran…”

“Saya denger, Klender juga tuh, Pak….”

Kereta berjalan dengan memikul cemas. Stasiun Universitas Pancasila. Stasiun Lenteng Agung. Stasiun Tanjung Barat. Begitu kereta melintasi jalan Tanjung Barat menuju stasiun Pasar Minggu, tiba-tiba ada bunyi berderak. Sekali. Dua kali. Kami kaget. Ada jendela kereta yang retak kacanya. Kami segera merunduk ramai-ramai. Teriakan panik, seorang anak meletup tangisnya. Rupanya ada yang melempari kereta kami dengan batu atau entah apa. Di kanan dan di kiri. Ketegangan menjalar ke sekujur gerbong. Tapi kereta, syukurlah, tetap melaju.

Lalu, lajunya menjadi perlahan. Sebagian kami mengangkat kepala, melihat-lihat ke luar jendela. Stasiun Pasar Minggu? Udara yang panas tiba-tiba semakin menyesakkan. Seseorang menjerit. Beberapa orang menunjuk ke sebelah kiri. Perlahan, seperti adegan slow motion dalam film, kami melewati pemandangan yang menggetarkan: mal Matahari di Pasar Minggu terbakar. Asap hitam, panas bara, aroma kekerasan meruap mencemari oksigen yang kami hirup. Kereta tak berhenti, meneruskan laju secara perlahan.

Selepas stasiun, bahkan udara lebih panas lagi. Hatiku tercekat. Ada bangunan terbakar, dan apinya seakan bersiap menghadang kereta. Kereta terus melaju. Para penumpang merunduk di lantai kereta, tegang seakan sedang dalam perang. Ini memang perang. Walau pihak-pihaknya bagi kami, para penumpang kereta yang terjebak melintasi kerusuhan Jakarta, adalah siluman: tak jelas siapa, dan apa maunya –hanya mengancam, dan menakutkan. Kereta melintasi api. Beberapa penumpang menjerit, berteriak. Allahu Akbar, kata seseorang penuh perasaan.

Kereta lolos dari api. Dan melaju, stasiun demi stasiun. Ketegangan di gerbong mereda, tapi masih ada. Hingga aku turun di Cikini. Turun ke dari kereta, kulihat beberapa orang di stasiun memandang ke bawah, ke jalanan. Dari peron di tingkat dua stasiun Cikini, tampak suasana yang absurd tapi sekaligus masuk akal bagi Indonesia saat ini: suasana chaos, orang-orang menjarah, ada ban yang terbakar, sebuah kerusuhan sisa. Suasana kacau yang tak membuatku takut untuk turun ke jalan, lanjut ke studio radio Delta.

Di jalanan Cikini, suasana terasa semakin sureal. Penjarahan berlangsung dengan riang dan penuh tawa. Banyak ibu-ibu, agaknya dari kampung sekitar, datang bersama anak mereka, kelihatannya berdandan, seperti hendak datang ke sebuah acara alun-alun. Sebuah motor dikendarai oleh seorang lelaki, membawa (sepertinya) keluarganya, istri dan seorang anak perempuan, lalu berhenti di depan sebuah gedung apartemen dengan toko dan supermarket yang dijarah. Lalu keluarga di motor itu menonton penjarahan, seperti menonton pertunjukan.

Masuk ke jalan Borobudur, beberapa anak kampung berjalan membawa kursi dari McDonald. Dua orang anak, sambil cengar-cengir malah membawa meja putih bundar dari McDonald, digelindingkan sepanjang jalan seperti sedang bermain roda. Aku berjalan di antara para penjarah seperti hantu, seakan melayang.

Tita, di mana kamu?

Agustus

“Mau nginep lagi, Mas,” tanya Mas Anto, satpam radio tempatku kini menyambi bekerja sebagai perancang program. “Iya, Mas,” kataku.

Mas Anto tertawa ramah, dan kami mengobrol ngalor ngidul sejenak, tentang Mbak Retno, penyiar senior kami, yang tadi siang marah-marah karena ada penggemar yang sudah jadi penguntit lolos dari halangan satpam dan sempat menjumpai Mbak Retno. Tentang Habibie yang ngomong-nya lucu, dengan mata bulat mendelik-delik. (“Tapi, dia ngomooong melulu, ya, Mas,” kata Mas Anto.) Tentang Amin Rais. Tentang IMF, bagaimana urusannya. Tentang Timor Timur. Tentang Mas Jan, direktur kami yang baik, tapi tak mau menaikkan gaji.

Lalu, Mas Anto meninggalkan ruang studio. Sudah lebih dari setengah jam berlalu dari tengah malam. Aku menginap tak sepenuhnya buat bekerja. Aku ingin menyusun mix-tape untuk Tita. Sudah sedikit tersusun di kepalaku, daftar lagu-lagunya. Kupilihkan dari koleksi radio ini. Banyak vinyl dan kaset lawas masih terpelihara baik di sini. Alat perekam pun kelas satu. Aku bisa membuat banyak mix-tape. Malam ini, satu saja.

Aku ingin menyatakan perasaanku pada Tita. Sejak mix-tape yang kubuat untuk Reni dulu, sewaktu SMP dulu (aku selalu sedikit tersenyum jika benakku mengenang Reni), aku seperti mentradisikan mix-tape sebagai pernyataan cintaku. Sejak Reni, tak sering aku menyusun mix-tape cinta. Aku memang jarang melakukan langkah lanjut untuk menyatakan cintaku. Aku memang mudah jatuh cinta. Tapi, jatuh cinta itu murah. Mencintai, itulah yang susah.

Mei lalu, mataku tiba-tiba terbuka. Sejak kerusuhan itu, aku jadi sadar bahwa Tita bukan teman biasa. Aku ternyata tak bisa kehilangan dia. Ketika di tengah kerusuhan itu aku merasa dunia sedang jungkir balik, aku merasa, siapakah yang kuinginkan berada di sisiku ketika dunia runtuh? Ternyata, aku ingin sekali Tita di sampingku. Pikiran bahwa waktu itu Tita mungkin celaka, sungguh membuatku merana. Ini memang klise. Jatuh cinta dan bahkan mencintai yang kuanggap musykil itu, memang sebetulnya hal yang biasa saja.

Baiklah. Aku harus selesai merekam mix-tape buat Tita sebelum subuh tiba. Susunan lagu harus terasa imbang antara mood yang ringan dan yang sedikit berat. Jangan blues amat, aku toh hendak menyampaikan harapan. Kurasa, aku tak bisa membuka kaset ini dengan When It Hurts So Bad-nya Lauryn Hill. Itu lebih cocok di tengah. Juga Adam Ant, Wonderful, sebaiknya dipasang sesudah suasana sudah meningkat. Apalagi Head Over Heels-nya Tears for Fears.

Apakah sebuah lagu Style Council untuk pembuka Side A? Aku masih bimbang apakah akan memilih Shout to The Top atau My Ever Changing Mood versi akustik piano. Lirik yang pertama tak mencerminkan soal cinta kepada perempuan, tapi musiknya menggambarkan kegirangan perasaanku setiap habis bertemu Tita. Tapi, lagu kedua, sungguh lembut. Menyiratkan perasaan yang lebih dalam.

Atau kubuka dengan lagu Fariz RM saja, Selangkah Ke Seberang, ya? Hm. Tidak juga sih. Begitu juga lagu Chrisye yang kuinginkan untuk mix-tape ini, Lestariku. Versi album Percik Pesona lebih pas kurasa, musiknya, untuk Tita. Tentang Kita dari KLA Project harus di tengah sih. Begitu juga When I’m Thinking About You dari The Sundays. Tapi, penutup untuk Side B, sudah kupastikan: You and Me Song, The Wannadies.

Kurang lebih tiga jam aku mengutak-atik susunan lagu untuk kaset C-60 yang akan jadi keramat bagiku. Merekamnya satu-satu. Aku juga sudah membayangkan bagaimana sampulnya. Sedikit desain pakai komputer, sepulang ke kos nanti. Subuh hampir mampir di luar sana. Aku lelah. Kupejamkan mata sejenak.

Aku sungguh ingin tumbuh tua bersama Tita.

2015

 Zaman sekarang, mudah saja membuat mix-tape. Istilah itu sendiri jadi terasa agak dibuat-buat. Mediumnya pun bukan “tape” lagi, bukan kaset lagi. Umumnya, orang bikin mix-tape sekarang menggunakan file berjenis mp3. Lalu dicetak ke keping CD atau DVD. Atau langsung saja dialihkan ke i-Pod atau MP3 Player. Atau dipasang saja di situs yang sering kugunakan, 8tracks.com. Jumlah lagu bisa ratusan, tapi jadi kurang tajam untuk mengungkapkan perasaanku.

Ah, perasaan. Perasaan apa? Kulihat jam di ponselku, pukul 7.16 malam. Nanda sudah memberi pesan lewat Whatsapp, dia akan terlambat. Mataku menerawang ke sekeliling kafe ini. Suasana agak vintage Jakarta era 1960-1970-an, sebuah klise komodifikasi ceruk pasar hipster di Jakarta. Apalagi kafe ini membanggakan menu kopi khususnya. Tak apalah. Kucoba sedikit memberi kesan bahwa aku paham trend gaya hidup terkini, waktu aku mengusulkan tempat ini kepada Nanda untuk kencan ketiga ini.

Ah, Nanda agak kurang suka dengan istilah seperti “kencan”. Dia lebih suka istilah “ta’aruf“. Oke. Dia teman sekelasku sewaktu kelas tiga SMP, dan juga satu SMA denganku. Tapi, dulu, kami tak pernah dekat. Nanda Arianti adalah salah satu kembang sekolah. Hidung bangir, mata ndelak ndelok dengan bulu mata lentik sekali, salah satu langganan juara kelas. Aku tak pernah menaruh hati padanya. Aku selalu merasa bahwa jatuh cinta pada perempuan yang terlalu cantik itu klise. Kecantikan seringkali menghalangiku melihat isi si perempuan.

Mungkin karena aku dulu memang selalu cenderung minder, sehingga kecantikan yang terlalu kuat selalu menggangguku untuk bisa menyelami para perempuan cantik itu dengan wajar. Oh, aku selalu bisa ngobrol dengan para perempuan cantik. Tapi, jatuh cinta? Aku lebih suka yang manis-manis macam Reni. Ah, Reni. Cintaku hanya sebatas mix-tape. Sesudah kuberikan, aku malah mundur teratur. Mungkin sedikit terbirit. Persaingan terlalu musykil buatku. Urusan cinta, aku sukar mengendalikan diri. Pikiranku selalu kacau jika sedang jatuh cinta. Diriku sewaktu SMP dulu, mana mampu mengatasi kekacauan itu.

Dan kini, aku terdampar di kafe hipster ini, menanti Nanda. Puji Tuhan, internet mampu membuka banyak kemungkinan. Teman-teman yang dulu tak terlacak, tiba-tiba nongol begitu saja di media sosial, lalu tahu-tahu nyambung ke ponsel lewat aplikasi-aplikasi komunikasi yang sungguh membikin kecanduan. Nanda tahu-tahu muncul di timeline Facebook-ku. Makin cantik. Kematangan perempuan, kadang bisa sangat mengagumkan. Kami seusia, 45. Dia janda cerai. Aku juga, telah cerai.

Sejak perpisahanku dengan Tita sembilan tahun lalu, aku beberapa kali mencintai perempuan. Sekali aku menjalin hubungan yang dalam, empat tahun kira-kira. Putus. Seperti ada lubang hitam di dalam jiwaku sejak itu. Aku kadung mencandu jatuh cinta, tapi perlahan aku curiga bahwa aku sebetulnya telah agak merasa sia-sia jika hendak mencintai lagi dalam-dalam seorang perempuan. Atau takut? Entahlah. Mungkin.

Tahun ini, aku berpikir sungguh-sungguh tentang usiaku. Waktu yang semakin terasa terlalu cepat berlari. Aku belum punya anak. Aku ingin punya anak. Sudahkah terlambat? Nanda janda yang matang, cantik nian, dan punya dua orang anak remaja. Dari obrolan kencan (ah, maaf, ta’aruf) kedua minggu lalu, Nanda masih membuka kemungkinan punya bayi lagi. Kalau sudah tak bisa melahirkan sendiri, dia berpikir mengangkat anak, begitu katanya sambil membetulkan jilbabnya.

Aku sedang mencoba keluar dari wilayah nyamanku dalam soal cinta. Membidik Nanda, dan mencoba tak berhitung dalam-dalam soal perasaan. Nanda jelas sedang mencari suami lagi. Aku mencoba lebih berhitung segi kepraktisan jika kami memang akhirnya berpasangan. Kepraktisan dalam memenuhi keinginanku punya anak, maksudku. Dari segi ini, Nanda sungguh prospek yang baik sekali. Walau, dunia kami berbeda cukup jauh.

Yang mencolok, soal keagamaan. Nanda gemar mengutip Felix Siauw, ustadz muda yang gemar berjualan ajakan Khilafah Islamiyah dan beberapa kali menampakkan sikap yang bisa dianggap misoginis. Waduh. Dinding Facebook Nanda penuh kata motivasi dari beberapa ustadz televisi yang saat ini sedang popular. Dobel waduh-ku.

Tapi, aku merem saja deh. Mungkin pengetahuan agamaku sebagai mantan aktivis dakwah sewaktu SMA dan kini jadi penulis dan aktivis kesenian, bisa perlahan melunakkan Nanda. Bukankah jika sudah jadi istri, Nanda percaya bahwa dia harus sepenuhnya menuruti suami? Aku tertawa dalam hati. Ini bukan pikiran-pikiran orang yang sedang jatuh cinta.

Aku memang belum jatuh cinta pada Nanda. Aku ingin mencari istri lagi. Maka, malam ini, aku bersiap melangkah lebih jauh dengan Nanda. Aku telah membawa mix-tape yang kurekam di DVD, sampulnya telah kurancang agar memikat Nanda. Ini mix-tape yang sungguh menantang. Bagaimana seseorang yang sangat religius macam Nanda, bisa kurayu dengan sekumpulan musik? Ya, Nanda tak mengharamkan musik. Dia gemar banyak lagu pop dari dalam dan luar negeri. Tapi, aku kan hendak merayunya?

Aku ingin membuat dia terkesan, bahwa aku adalah seorang yang punya religiositas tersendiri. Maka demikianlah, aku merasa harus menyusun album musik religius yang lain dari yang lain! Bukan berisi nasyid, bukan dipenuhi oleh lagu Ebiet dan Bimbo, atau Maher Zein.

Kubuka mix-tape “Islami” ini dengan lagu Alhamdulillah dari musisi hiphop Malaysia, Too Phat, yang juga menampilkan suara Dian Sastro membaca sebuah sajak religius. Ada dua belas lagu. Kusertakan lagu dari Pandai Besi, Debu-Debu Berterbangan. Juga dari Kantata Takwa, Paman Doblang. Juga lagu Iwan Fals dari album Hijau, hanya dicantum berjudul Lagu Satu. Dalam kepalaku, lagu itu terdengar.

Berlomba kita dengan sang waktu

Jenuhkah kita jawab sang waktu

Bangkitlah kita tunggu sang waktu

Tenanglah kita menjawab waktu

Suara Iwan Fals dalam benakku, bersaing dengan suara Bruno Marz menggenangi kafe yang gayeng borjuis ini. Deraan Sang Waktukah yang menyebabkan aku merasa harus buru-buru menyusun mix-tape ini dan hendak memberikannya kepada Nanda malam ini? Kecemasan bahwa waktuku tinggal sedikit lagi?

Hidupku berkelebat, sejenak. Cukup membuat ada yang sedikit nyeri di salah satu ceruk dadaku –sebuah tempat imajiner bagi sesuatu yang secara agak aneh disebut “hati” dalam bahasa Indonesia. Walau ceruk itu imajiner, rasa sakit itu cukup nyata bagiku. Waktu demi waktu telah berlari dalam hidupku. Cinta demi cinta lepas dari jemari tanganku. Sebersit gelisah merayapi gumpalan lunak otakku.

“Assalamu ‘alaykum! Kok melamun begitu?”

Nanda. Sungguh cantik, dia. Apakah aku bisa bahagia dengannya?

Tiba-tiba aku ragu, apakah aku akan memberikan mix-tape di dalam tas ranselku ini kepada Nanda. ***

Jakarta, Juni-Juli 2015

Written by hikmatdarmawan

July 19, 2015 at 9:59 am

Posted in cerpen

Tagged with , , ,